Outlook DKPP, Wujud Transparansi dan Pertanggung Jawaban Publik

Jakarta, DKPP â€“ Sebuah lembaga negara sudah seharusnya bersikap terbuka dan menyampaikan kepada khalayak publik atas kinerjanya. Hal ini  sebagai bentuk tranparansi sebagai amanat reformasi birokrasi. Sebagaimana kegiatan DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi yang digelar di kantor Auditorium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).  Dalam kesempatan ini, hadir perwakilan dari

Ketua DKPP Terpilih Sebagai Ikon Pemilu 2014

Jakarta, DKPP – Suatu kebanggaan besar bagi segenap keluarga besar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Betapa tidak, Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie mendapat penghargaan sebagai ikon Pemilu tahun 2014 versi Majalah Berita Mingguan, Gatra.  Proses penganugrahan berlangsung di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (18/12) malam pukul 19.00 WIB. Penghargaan diserahkan oleh

Pengamat : Money Politics Ancaman dalam Sistem Demokrasi

Jakarta, DKPP- Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi mengungkapkan ancaman terbesar dalam sistem demokrasi saat ini ialah adanya money politics yang sangat masif. Hal tersebut disampaikan Burhanudin saat menjadi narasumber dalam acara DKPP Outlook 2015 : Refleksi dan Proyeksi, yang diselenggarakan hari ini, Kamis (18/12)  di LAN, Jakarta. Menurut Burhanudin, money politics tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal,

Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Ungkap Pengalamannya tentang DKPP

Jakarta, DKPP – Acara Refleksi dan Proyeksi DKPP di Auditorium STIA LAN, Jakarta, Kamis (18/12), terasa lengkap dengan kehadiran dua stakeholders Pemilu, yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad. Keduanya pun diminta memberikan sambutan sekaligus menjadi narasumber. Dalam paparannya, keduanya mengungkap pengalaman menjadi tujuan penegakan kode etik oleh DKPP. Muhammad melihat kehadiran

DKPP Berkontribusi dalam Pemilu 2014

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, suksesnya Pemilu 2014 tidak lepas dari peran DKPP. Penegakan kode etik oleh DKPP terhadap para penyelenggara Pemilu membuat kinerja mereka semakin baik. “DKPP bukan penyelenggara Pemilu, tapi satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan Pemilu. Kita rasakan dengan kehadiran DKPP, KPU dan Bawaslu makin sinergi

Akhir Tahun Semua PR Selesai, Tidak ada Tunggakan Perkara

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tahun ini semua pekerjaan yang ada di tahun 2014 selesai. Tahun depan akan melaksanakan pekerjaan baru. “Semua perkara akan diselesaikan sampai minggu depan. Tidak ada tunggakan perkara,” katanya saat memberikan sambutan DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi,  di Auditarium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara,

DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi

Jakarta, DKPP – Pagi ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Seminar Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi Kamis (18/12). Acara dimulai pukul 08.00 WIB.   Lokasi bertempat di Gedung Auditorium Wicaksana (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri LAN), Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Narasumber terdiri atas penyelenggara pemilu, akademisi dan media. Yaitu, Ketua KPU RI

NHS : Jasa TPD Luar Biasa Besar untuk DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, mengungkapkan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap DKPP. Menurutnya, dengan dibentuknya Tim Pemeriksa Daerah dapat mengatasi membanjirnya perkara ke DKPP. Pernyataan tersebut disampaikan NHS dalam acara Focus Group Discussion Penguatan Kapasitas Kode Etik Tim Pemeriksa Daerah, hari kedua , Rabu (17/12)

Nelson : Direhabilitasipun Sudah Menjadi Beban

Jakarta, DKPP : Adanya putusan Rehabilitasi untuk penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik , menurut Anggota DKPP (ex officio Bawaslu) Nelson Simanjuntak, sudah menjadi beban tersendiri bagi mereka penyelenggara Pemilu. “Jangankan diberi Peringatan, direhabilitasipun sudah menjadi beban bagi mereka yang telah diperkarakan, karena dengan diadukan saja sudah muncul  ketidakpercayaan kepada mereka, meskipun

TPD Usul Diberi Kewenangan Menjadwal Sidang

Jakarta, DKPP –  Focus Group Discussion (FGD) Tim Pemeriksa Daerah, terutama di kelas C semakin menarik. Peserta mengungkap pengalaman mereka menangani perkara di provinsi masing-masing. Anggota TPD dari Sulawesi Tengah Aminuddin, misalnya, mengaku banyak hal yang harus dibenahi dalam proses pemeriksaan di daerah. Salah satunya terkait penjadwalan sidang. Selama ini, kata dia, jadwal sidang DKPP