Jakarta, DKPP – Tidak diloloskan sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada kabupaten Fakfak, Ivan Ismail Madu mengadukan empat komisioner KPU Kabupaten Fakfak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ismail berpasangan dengan Fransiskus Hombore mengklaim diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Sidang berlangsung di Mabes Polri, Jumat (30/10) dan melalui video conference. Bertindak selaku ketua mejelis Prof.
Jakarta, DKPP – Ketua Panwas Kaimana Ibnu Mas’ud dinilai tidak transparan. Pasalnya, dia memiliki hubungan keluarga bakal calon wakil bupati namun tidak diumumkan. Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana sidang kode etik Panwas Kaimana di Mabes Polri, Jumat (30/10). Bertindak selaku ketua mejelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Prof. Anna Erliyana, Endang Wihdatiningtyas, Sumarni. Pengadu Iskandar
Jakarta, DKPP- Darwan Edyanto Sargih ketua Panwaslih Kota Pematangsiantar bersama anggota yakni Manuaris Sitindaon dan Elpina, Kamis (29/10) hadir memenuhi panggilan sidang DKPP. Mereka duduk sebagai Teradu berdasarkan aduan dari Zainul Arifin Siregar yang memberikan kuasa kepada Victoria Sidabutar. Pemeriksaan melalui video conference ini diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi oleh Nur Hidayat Sardini selaku anggota
Jakarta, DKPP – Bersamaan dengan pemeriksaan KPU Provinsi Kalteng, diperiksa juga KPU Provinsi Sumbar oleh DKPP, Kamis (29/10) kemarin. KPU Provinsi Sumbar diperiksa karena diadukan oleh Bawaslu Provinsi Sumbar dan Roni Putra yang berprofesi sebagai wartawan dari Mandiri News, salah satu media di Sumbar. Poin yang diadukan oleh para Pengadu, yakni mengenai rekening Paslon. Dalam
Balikpapan, DKPP- Tiga pimpinan Panwaslu Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (29/10), diperiksa oleh DKPP. Ketiganya, Nadirah, Aji Desy Aprileny, dan Andi Erni dituduh mengabaikan laporan salah satu Tim Kampanye bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau. Pengadu Ramlan Asri, kuasa dari Liliansyah (Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Berau Muharram-Agus Tantomo),
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (29/10), menggelar sidang untuk perkara dengan Teradu lima Komisioner KPU Tana Tidung, Kalimantan Utara. Sidang dilakukan secara video conference di Mabes Polri, Jakarta dan Mapolda Kaltim di Balikpapan. Kepada DKPP, Pengadu Ivan Garda selaku kuasa bakal calon bupati Tana Tidung M Yahya mempersoalkan hasil tes urine
Jakarta, DKPP – Hari ini, Kamis (29/10) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mulai memeriksa aduan berkaitan dengan tahapan pencalonan. Sidang dibuka pukul 09.00 WIB, bertempat diruang siang DKPP, memeriksa KPU Provinsi Kalteng dengan agenda pembacaan dalil aduan dan mendengarkan jawaban dari Teradu. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh ketua DKPP, Jimly Ashiddiqie bersama didampingi Saut H. Sirait, Prof.
Jakarta, DKPP- Yuliaman Zendratno akhirnya membatalkan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Gunung Sitoli. Dia beralasan sudah ditetapkan sebagai calon Walikota Gunung Sitoli. Pernyataan tersebut Yuliaman Zendratno sampaikan dalam sidang kode etik KPU Kota Gunung Sitoli di Ruang Pusdalsis mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (29/10). Bertindak selaku Ketua majelis, Saut H Sirait dan
Bengkulu, DKPP – Ahmad Ahyan, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Nismawati, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) karena diduga melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu nomor urut 1 (satu) atas nama Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah. Dalam proses
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem demokrasi itu jauh lebih ideal daripada sistem otoriter. Dia menyampaikan demikian saat sesi tanya jawab Rule of Law Sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (28/10). Ada salah seorang peserta yang menyatakan bahwa Singapura dan Malaysia yang