Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memasuki usia yang ke delapan pada 12 Juni 2020. Sebagai bentuk rasa syukur, DKPP menggelar acara sederhana pemotongan tumpeng di ruang sidang DKPP. Dalam syukuran sederhana ini, ada undangan yang hadir langsung dan ada juga yang hadir secara virtual melalui video conference. Syukuran ini juga ditayangkan melalui
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 50-PKE-DKPP/IV/2020 pada Kamis (11/6/2020) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Baironi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, yaitu Anasta Tias, Wahyu Hidayat Setiadi, Ania Trisna, Syarifudin dan Apandi. Secara berurutan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk dua perkara sekaligus yakni nomor 43-PKE-DKPP/IV/2020 dan 44-PKE-DKPP/IV/2020 pada Kamis (11/6/2020) pukul 09.00 WIB. Sidang pemeriksaan dipimpin Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo selaku Ketua Majelis. Dengan Teradu dalam dua perkara ini adalah Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/V/2020, Kamis (11/6/2020) pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 57-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah melalui kuasa khusus mereka Achmad Tarmizi Gumay, SH. MH dan Ade Wijaya A Gumai, SH. Mereka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/IV/2020 pada Rabu (10/6/2020) pukul 14.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 37-P/L-DKPP/III/2020 ini diadukan oleh Marlius. Ia mengadukan Dedi Risanto, Akhmad Khaerudin, dan Mulianto (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu) masing-masing sebagai Teradu I,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad mengikuti pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung (MA), Dr. Muhammad Syarifuddin di Gedung MA, Jakarta, pada Rabu (10/6/2020) pukul 16.00 WIB. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup dan membahas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 yang tahapannya akan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 57-PKE-DKPP/V/2020, Selasa (9/6/2020) pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 60-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Ade Kurnia Zelli, Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan. Dia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan, Wilson Chaniago sebagai Teradu I, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 49-PKE-DKPP/IV/2020 pada Selasa (9/6/2020) pukul 10.00 WIB. Sidang dipimpin Anggota DKPP, Hasyim Asy’ari Ph.D sebagai Ketua Majelis. Perkara ini diadukan oleh Edison Parlinggoman Marpaung sebagai Pengadu. Ia mengadukan Romson Baskoro Purba, Thomson Manurung, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 35-PKE-DKPP/III/2020 pada Selasa (9/6/2020), pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Subhan Saputera. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yaitu Sarmuji, Siswandi Reya’an, Nur Zazin, Edy Ariansyah dan Hatmiati. Kelima
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perihal proses penyerahan dan pengecekan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan pada Selasa (9/6/2020) pukul 09.00 WIB. Sidang dengan nomor perkara 52-PKE-DKPP/IV/2020 diadakan karena adanya pengaduan terkait proses penyerahan dan pengecekan yang dilakukan tanggal 23-26 Februari