Sidang Perdana Boven Digoel, Penyampaian Pokok Pengaduan dan Jawaban

Jakarta, DKPP – Sidang perdana untuk perkara Kabupaten Boven Digoel, Papua, digelar hari ini (Senin, 13/1) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Dalam sidang kali ini Pengadu menyampaikan pokok pengaduannya yang langsung dijawab oleh para Teradu. Pengadu dalam perkara ini adalah Yoseph Wanan yang merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan Teradu adalah Ketua

Sidang Perdana Perkara Panwascam Buduran, Sidoarjo Tak Dihadiri Teradu

Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (10/1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Panwascam Buduran a.n Dian Andjani Prabandaru. Namun, dalam sidang tersebut pihak Teradu tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. “Teradu tidak hadir tanpa alasan dan menyatakan tidak akan hadir, begitu respon Teradu

Pemilukada, Tidak Sedikit Penyelenggara Pemilu Berpihak

Jakarta, DKPP – Kecenderungan atau trends pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu umumnya bersikap tidak netral dan berpihak terhadap peserta Pemilu terutama dalam Pemilukada. Pelanggaran kode etik mulanya bermuara dari tahapan penanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendiskualifikasian karena persyaratañ seperti ketercukupan jumlah dukungan atau pemenuhan persyaratan yang lewat waktu, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dugaan penyuapan, netralitas,

Sidang Ketiga Perkara Gerindra KPU dan Bawaslu RI

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin (30/12) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Pokja KPU RI dan satu orang anggota Bawaslu RI. Hal ini berdasar atas pengaduan dari Partai Gerindra. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan karena tidak meloloskan

KPU RI Akan Tindaklanjuti Putusan DKPP

Jakarta, DKPP– Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arif Budiman mengungkapkan KPU RI akan segera menindaklanjuti putusan DKPP. Hal tersebut diungkapkan Arif sesaat usai menghadiri sidang pembacaan putusan DKPP atas perkara Partai Gerindra – KPU RI dan Bawaslu RI, Selasa (31/12). “Nanti kami (KPU RI) akan menindaklanjuti putusan tersebut, namun sebelumnya kami akan

DKPP Menghormati Jika KPU Kembalikan Hak Konstitusional Caleg Gerindra

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Selasa (31/12) menyatakan bahwa Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerindra Dapil NTB Lalu Ahmad Ismail (Prinsipal) sehat secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, DKPP akan menghormati jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan hak konstitusionalnya sebagai Caleg. Jika itu dilakukan

IAPI Audiensi dengan Ketua DKPP

Jakarta, DKPP  – Rombongan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) beraudiensi dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie Rabu (24/12). Mereka diterima langsung oleh Ketua DKPP di Ruang Rapat Pleno lantai 5. Ketua IAPI Tarkosunaryo CPA mengaku pihaknya sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan KPU pada 24 September 2013. Ruang lingkupnya antara

Anggota DKPP: Tidak Setiap Pengaduan Disidangkan

Jakarta, DKPP – Selama tahun 2013, DKPP telah menerima sebanyak 436 kasus atau 76 persen kasus yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sementara sisanya 141 pengaduan atau 24 persen dinyatakan memenuhi  syarat (MS). Total pengaduan sebanyak 577 kasus. “Setiap kasus yang diadukan kepada DKPP tidak serta merta langsung disidangkan. Kami terlebih dahulu melakukan verifikasi secara

Teradu dan Pengadu Punya Kesempatan yang Sama

Jakarta, DKPP – Forum Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan pokok pengaduan. Begitu juga sebaliknya, pihak Teradu diberikan keleluasaan untuk menjawab atau hak menyanggah. “Para pihak (Teradu dan Pengadu, red) juga dapat menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung argumentasinya,” kata anggota majelis Nur Hidayat Sardini yang juga

Wilayah Sumatera Peringkat Pertama

*** Jumlah Pengaduan yang Diterima DKPP Jakarta, DKPP – Selama tahun 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan sebanyak 577 kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Hasil rekapitulasi pengaduan berdasarkan persebaran per provinsi di Indonesia dalam kurun waktu setahun, jumlah pengaduan yang paling dominan dari wilayah Sumatera, yaitu ada 182 kasus atau 32