Jakarta, DKPP– Saksi pihak Pengadu, Subirman, mantan komisioner KPU Tebo mengatakan bahwa dirinya pernah diminta oleh Anggota KPU Jambi Nuraida Fitri Habi, Teradu IV, untuk menunjuk suaminya, Indra Lesmana, menjadi kuasa hukum dalam persoalan Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilukada Kabupaten Tebo 2011. “Pada waktu Pileg 2009 ada masalah yaitu 2 TPS tidak ada penghitungan suara
Jakarta, DKPP – Abdurrahman, saksi dari Pengadu mengatakan bahwa ada pertemuan di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi terkait program Serjusade’ (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sorolongun. “Program Serjusade merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sorolangun yang pertanggungjawabannya langsung kepada bupati. Pada bulan Mei 2012, ada pertemuan. Ketua
Jakarta, DKPP – Tak mau ketinggalan dengan Pengadu, KPU Maluku juga akan menghadirkan saksi dan ahli pada sidang berikutnya. Rencananya sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan (11/2) pukul 10.00. “Kami juga akan menghadirkan saksi dan ahli,†kata Jusuf Idrus Tatuhey, ketua KPU Maluku, kepada ketua majelis dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi,
Jakarta, DKPP– Gara-gara tidak menghitung ulang surat suara di dua TPS (tempat pemungutan suara), lima komisioner KPU Deli Serdang, Sumatera Utara, dianggap melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Tuduhan itu dilontarkan oleh Hadi Ismanto (Pengadu) dalam sidang perdana untuk perkara Deli Serdang di ruang sidang DKPP, Jakarta, Selasa (4/2). “Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 173/PHPU.D-XI/2013,
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (4/2) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh ketua, anggota dan sekretaris KPU Prov Maluku serta Ketua dan anggota Bawaslu Prov Maluku dengan agenda Pembuktian. Dalam sidang kali ini, pihak Pengadu yakni OC Kaligis kuasa hukum dari William
Jakarta, DKPP – Pendapat ahli Maruarar Siahaan menyimpulkan bahwa KPU Maluku tidak menghormati hak konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Maluku juga tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menjaga netralitas, imparsialitas dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. “Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan
Jakarta, DKPP– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pagi tadi, Senin (3/2) mendatangi kantor DKPP. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu 2014. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut H Sirait, Ida Budhiati (ex officio KPU) dan Nelson Simanjuntak (ex officio
Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukum Ilhammi melaporkan anggota KPU Jambi Desi Arianto karena rangkap jabatan. “Teradu III telah melakukan rangkap jabatan sebagai pendamping manajemen program Serjusade (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program Bupati terpilih Kabupaten Sorolangon,†katanya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Jambi, (30/1) pukul 10.00 WIB. Lanjut
Jakarta, DKPP – Kiprah suami salah seorang anggota KPU Jambi juga menjadi sasaran pengaduan Pengadu dalam sidang DKPP. Pasalnya, Pengadu menilai Indra Lesmana, suami Nuraida Fitri Habi anggota KPU Jambi, masih menjadi pengurus partai namun juga menjadi pengacara KPU kabupaten atau kota dalam sengketa pilkada. “Teradu IV telah melanggar kode etik berat. Karena telah melakukan
Jakarta, DKPP – Edi S melalui kuasa hukumnya Ilhammi melaporkan kelima komisioner KPU Jambi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (DKPP). Pasalnya, dia menduga para Teradu telah meloloskan anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat. “Anggota KPU yang dimaksud adalah Suparmin dan Syahrudin, anggota KPU Muaro Jambi, Moh Zamani, anggota KPU Batanghari, Muhammad Kinas, anggota KPU