REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan tidak akan memasukkan 12 partai politik (parpol) tidak lolos ke dalam verifikasi faktual, Senin (12/11) kemarin. Artinya, KPU tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengaku belum mendapatkan informasi mengenai putusan KPU. "Saya belum tahu.
Prof. Jimly : Rule Of Law Dan Rule Of Ethics Untuk Mengembangkan Sistem Demokrasi Rabu, 21 November 2012 (106 reads) Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin- Selasa 19-20/11 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”’. Acara ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan utusan dari beberapa perguruan tinggi terkait rencana
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang berisi permohonan penggantian jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Komisioner KPU menilai Sekretariat Jenderal KPU tidak mendukung kinerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum. "Intinya ada pergantian yang sedang dipersiapkan. Kita ganti Sekjen (Sekretaris Jenderal) KPU (Suripto Bambang) dan Wakil
Prof Ikrar Nusa Bhakti: Tantangan Terberat Penyelenggara Pemilu Rabu, 21 November 2012 (135 reads) Semarang, DKPP – Acara Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Universitas Diponegoro memasuki sesi kedua pada Senin 19/11 sore. Prof. Ikrar Nusa BhaktiProfesor Riset Bidang Intermestic Affairs – LIPI menjadi salah satu narasumber bersama anggota DKPP, DR. Valina Singka dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menggelar sidang kode etik lanjutan terkait keterlambatan pengumuman verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sidang menghadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sigma sebagai pihak pengadu dan KPU sebagai pihak teradu. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan ada lima poin pokok dalam sidang DKPP ini.