Gianyar, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai mekanisme penundaan pemilu perlu diatur secara jelas sejak kondisi negara masih normal. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan penundaan pemilu tetap memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi maupun kekosongan jabatan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam
Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa hukum formal tidak pernah mencukupi jika tidak disertai dengan implementasi etika yang kuat sebagai landasan moral. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Etika Kelembagaan dan Bedah Buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggarah Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Perkara ini diadukan mantan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, M. Amin J. Ramin. Ia mengadukan 13 pengawas pemilu, yaitu: Rahmat Bagja dan Herwyn J.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Senin (3/8/2026). Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Nanik Sunarmi dan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qasim; masing-masing sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebagai Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta lima anggotanya yaitu: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026. Rapat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran seluruh tahapan maupun tingginya angka partisipasi pemilih. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemilu adalah mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan Heddy saat memberikan arahan kepada jajaran penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jakarta, Kamis (16/7/2026). Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2025 bersama Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, Wakil
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sepuluh penyelenggara pemilu Provinsi Papua Tengah terkait pemberhentian mantan Pelaksana tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya bernama M. Amin J. Ramin. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 tersebut, digelar di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Mereka yang
Bogor, DKPP – Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, menegaskan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Tio saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Fasilitasi Pemberitaan DKPP Melalui Kemitraan Strategis Humas dan Media Massa, di Bogor, Rabu (1/7/2026). “TPD memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. TPD