Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 30-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (27/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Arsyad, Dian Sandi, Husni Mubarok, Jelly Hendro, dan Bambang Edi Prayogo (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin). Mereka mengadukan Yupizer, Maryani, Amril Nurman, Maryadi Mustafa,
Bandar Lampung, DKPP – Media massa diharapkan menjadi mengoptimalkan perannya sebagai penyuplai informasi dan pengontrol sosial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) M. Tio Aliansyah dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kota Bandar Lampung, Minggu (26/3/2023).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan penyelenggara Pemilu agar bijak menyikapi respon masyarakat. Respon masyarakat tidak harus selalu dimaknai negatif oleh penyelenggara. Menurutnya, respon bisa jadi merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses, instansi, maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Pernyataan itu disampaikan I Dewa Kade Wiarsa
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan masih banyak masyarakat yang salah memahami tugas, fungsi, maupun wewenang DKPP. Dalam pikiran masyarakat, DKPP dianggap lembaga ‘super power’ pengawas untuk tahapan pemilu maupun mengawasi penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan DKPP, KPU dan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi berpendapat perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka seharusnya dibuka seluas-luasnya di ruang publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) yang diadakan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dalam Raker ini terdapat pertanyaan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh jajaran Panwascam se-Kota Depok agar tetap memegang sumpah dan janji jabatan saat dilantik. Sumpah janji jabatan disebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis penguatan pelaksanaan tupoksi kepemiluan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (20/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun, yaitu Muhammad Choir Nazlan Nasution, Alfi Mukhair Nasution, Michael Richard Siahaan, Bobi Dewantara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melarang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terlibat dalam seleksi Anggota KPU atau Bawaslu untuk aktif menangani perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diperiksa DKPP. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, larangan ini berlaku bagi TPD yang terlibat seleksi baik sebagai tim seleksi maupun sebagai peserta
Jakarta, DKPP – Partisipasi pemilih menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan Pemilu. Oleh karenanya semakin banyak pemilih memberikan suaranya, Pemilu tersebut dikategorikan berhasil. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan daring pada Sabtu (18/3/2023) malam. “Kembali
Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 semakin dekat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo ingatkan pentingnya menjaga pola kerja antar pengawas Pemilu. Menurut Ratna Dewi, pola kerja antar pengawas yang baik akan menentukan proses Pemilu yang berintegritas serta berkualitas di tanah air. Hal itu disampaikan Ratna Dewi dalam Rapat Fasilitasi dan