Aktivitas

Ratna Dewi Pettalolo: Putusan MK 104 Tonggak Baru Demokrasi Berkualitas

Jakarta, DKPP – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 yang menetapkan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) bersifat final dan mengikat, dinilai sebagai tonggak baru demokrasi berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Dalam putusan yang dibacakan pada Juli 2025 tersebut, MK mengubah frasa rekomendasi menjadi putusan. Kemudian MK juga mengubah frasa memeriksa dan

DKPP Terima Kunjungan Organisasi Penyandang Disabilitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan sebuah organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di dunia kepemiluan, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Hadir dalam dalam kunjungan ini adalah Ketua Umum PPUAD, Ariani Soekanwo dan Ketua I PPUAD,Heppy Sebayang. Keduanya diterima oleh Sekretaris DKPP, Syarmadani; Kepala Bagian

DKPP Perkuat Kapasitas Pengkaji Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Bimbingan Teknis bertajuk “Strategi Peningkatan Keterampilan Pengkaji dalam Mengidentifikasi dan Menganalisis Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)”, Jakarta, Senin (6/4/2026). Pada pembukaan kegiatan ini, Ketua DKPP, Heddy Lugito, menekankan pentingnya ketepatan dalam memilah setiap pengaduan yang masuk ke DKPP. Tidak seluruh pengaduan yang diterima DKPP

DKPP Paparkan Program Kerja 2026 di Hadapan Komisi II DPR RI

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, memaparkan program kerja DKPP Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (30/3/2026). Heddy menjelaskan bahwa program kerja DKPP tahun 2026 tetap berfokus pada pelaksanaan tugas utama lembaga, yaitu penanganan

Tio Aliansyah: Sidang DKPP tidak Melulu Cari Kesalahan Penyelenggara Pemilu

Kalianda, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme bagi seluruh penyelenggara pemilu, baik dalam tahapan maupun di luar tahapan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (17/3/2026). Pria yang

Ratna Dewi: Pemilu Bukan Sekadar Peristiwa Elektoral, Melainkan Juga Ujian Etika

Sigi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan jajaran KPU Kabupaten Sigi, agar tidak memandang pemilu hanya sebagai kegiatan teknis penyelenggaraan tahapan elektoral. Menurutnya, pemilu juga merupakan ujian etika bagi setiap penyelenggara. “Pemilu bukan sekadar peristiwa elektoral. Pemilu juga merupakan ujian kejujuran dan integritas bagi penyelenggara pemilu,” ujar Ratna Dewi

Tio Aliansyah Ingatkan Penyelenggara Pemilu Lampung tentang Integritas dan Profesionalitas

Bandar Lampung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas, kewenangan, dan kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Tio Aliansyah saat memberikan materi dalam kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu yang diadakan oleh KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung,

Terima Kunjungan DPP GMNI, DKPP Tegaskan Tak Ada Intervensi Putusan

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Kantor DKPP RI, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Perwakilan DPP GMNI yang hadir dalam kesempatan ini di antaranya adalah Abdur Rozak (Wakil Ketua 3) dan Tulus (Wakil Ketua 2).

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kota Makassar atas Dugaan Penelantaran Anak

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 2-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (27/2/2026). Perkara ini diadukan oleh Mufida Ulfa yang memberikan kuasa kepada Bayu Lesmana. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kota Makassar, Ahmad Ahsanul Fadhil, yang didalilkan

DKPP Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan KEPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Fasilitasi Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada 24–26 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, yang menekankan pentingnya komitmen penyelenggara pemilu dalam mematuhi dan menindaklanjuti putusan etik DKPP. “Ketika seseorang sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka ia harus