Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap Pemilu 2029 dapat berjalan dengan lebih demokratis dan berintegritas sehingga tidak memunculkan residu-residu permasalahan pasca pelaksanaanya. Hal itu dikemukakan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat menutup kegiatan Rapat Penguatan Literasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam. “Kita berharap di Pemilu 2029 tidak
Jakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pembuka kegiatan peningkatan literasi pemahaman pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta, Rabu (10/21/2026). Heddy mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran kode etik merupakan aspek
Manokwari, DKPP – Integritas menjadi prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja tidak cukup tanpa diikuti ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan sosialisasi
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyebut penguatan kelembagaan adalah kebutuhan mendesak bagi DKPP. Menurutnya, beberapa aspek yang menjadi variabel penguatan kelembagaan DKPP antara lain; kemandirian sekretariat, jumlah keanggotaan, dan mekanisme rekrutmen Anggota. Heddy mengemukakan hal tersebut dalam kegiatan “Konsultasi Publik Penguatan Kelembagaan DKPP Menuju Pemilu yang Berintegritas”, yang selenggarakan
Malang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi; Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar bedah buku berjudul “Penundaan Pemilu” yang ditulis oleh Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Buku ini merupakan hasil penelitian akademik (tesis) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menempuh studi magister di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menekankan pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan dengan mendorong masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga perlu membangun kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP
Jakarta, DKPP – Model keserentakan Pemilu di Indonesia menjadi sebuah polemik dan perdebatan di ruang publik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Namun, model keserentakan pemilu mana pun yang nanti terpilih haruslah tetap mengutamakan kedaulatan pemilih. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi
Magelang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Selasa (29/9/2026). Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si di Gedung Rektorat Untidar, Kota Magelang. Tujuan MoU ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan