DKPP Periksa Anggota Bawaslu Deli Serdang terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang untuk Dukung Caleg

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 240-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (18/6/2025). Perkara ini diadukan M. Yahya Saragih. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Sartua Tjarda Adil Yesyurun Situmorang. Teradu didalilkan telah menyalahgunakan kewenangannya

DKPP Periksa Bawaslu Kabupaten Mimika Terkait Fungsi Pengawasan

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 87-PKE-DKPP/II/2025 di KPU Provinsi Papua, Jayapura, pada Selasa (17/6/2025). Perkara ini diadukan Yakob Ismael Kmur yang memberikan kuasa kepada Bilkovin Nahason Erebun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika , Frans Wetipo (teradu I) , beserta

DKPP Periksa Bawaslu RI dan Bawaslu Papua Terkait Dugaan Kelalaian Penanganan Pelanggaran Pilkada

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 136-PKE-DKPP/IV/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025). Perkara ini diadukan Iwan Kurniawan Niode yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin (teradu I) , beserta empat anggotannya

DKPP Periksa Bawaslu Tulang Bawang Barat Terkait Penanganan Laporan Politik Uang

Lampung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Lampung, pada Jumat (13/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Ahmad Basri. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi (teradu I), berikut dua anggotanya yaitu: Kadarsyah, dan Cecep Ramdani

Wamendagri Apresiasi Kinerja DKPP Tangani Ribuan Pengaduan Etik

Jakarta, DKPP – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di usianya yang ke-13 ini, DKPP menerima 5.383 pengaduan dari 12 Juni 2012 sampai dengan 8 Juni 2025. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam acara Syukuran HUT ke-13 DKPP yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta,

13 Tahun DKPP : Komitmen untuk Memperbaiki Kinerja dan Melakukan Otokritik

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berusia 13 tahun pada Kamis (12/6/2025) hari ini. Di usia barunya ini, DKPP berkomitmen terus berbenah dan memperbaiki diri dalam banyak hal. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Syukuran HUT ke-13 DKPP ‘Konsisten Menjaga Etika Penyelenggara Pemilu’ yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. “Kami

Problematika Pemilu dan Pilkada 2024 Menurut DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut terdapat lima problem pelaksanaan Pemilu 2024 berdasar perkara-perkara yang diperiksa DKPP. Hal ini disampaikan perempuan yang akrab disapa Dewi ini dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring, Rabu (11/6/2025). Catatan pertama adalah penanganan

Akademisi UI: DKPP Benteng Penjaga

Jakarta, DKPP – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.

Prof. Jimly Asshidiqie: Peradaban Modern Membutuhkan Etika

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut pada dekade ketiga abad 21, hampir seluruh negara telah mengadopsi sistem etika dalam kegiatan pemerintahan mereka. Hal ini disampaikan Jimly ketika menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring,

DKPP Periksa Ketua Bawaslu OKU Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Risandi, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 79-PKE-DKPP/II/2025. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Aldy Mandaura. Pengadu mendalilkan Yudi Risandi telah bertindak tidak netral dan menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan sejumlah pihak untuk mengamankan suara salah