Penetapan PPK Tidak Kuorum Disoal

Jakarta, DKPP – Badan Pengawas Pemilu Aceh mempersoalkan penetapan anggota PPK yang tidak melalui rapat pleno. Selain itu, penetapan ketua tim seleksi penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP 2013-2018 atas nama Mahmudin SPdi yang juga sebagai anggota PPK Nagan Raya.  Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Aceh Asqalani yang juga sebagai Pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran

Sidang Video Conference Panwaslu Kab Lembata

Jakarta, DKPP- Hari ini  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran  kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kab Lembata, Flores Timur da Ketua Bawaslu Prov Nusa Tenggara Timur (NTT). Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Video Conference (vidcon) Mabes Polri Jl Trunojoyo No 3 Jakarta dan di Mapolda NTT

Pengadu : Ketua Panwaslu Lembata Pasif !

Jakarta, DKPP – Aloysi Urbanus Uri Murin memperkarakan  ketua Panwaslu Lembata dan Flores Timur  serta ketua Bawaslu Prov NTT ke DKPP. Menurut Aloysi, pihak Teradu I, Refael Boli Lewa Ketua Panwaslu Kab Lembata telah bertindak tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi parpol. Sedangkan Teradu II dan III atas nama Rofinus Kopong Teron Ketua Panwaslu Kab Flores

Panel Majelis Pertanyakan Peran Panwaslu Flores Timur

Jakarta, DKPP– Nelson Simanjuntak anggota Panel Majelis mempertanyakan peran Panwaslu Flores Timur dalam menangani kisruh proses verifikasi Parpol di Kab Lembata. Pertanyaan tersebut diungkapkan saat sidang video conference DKPP di Mabes Polri, Rabu (3/7). “Tolong Saudara jelaskan, mengapa Panwaslu Kab Flores Timur ini dilibatkan, apa perannya ?” tanya Nelson kepada Teradu. Mendengar pertanyaan Panel tersebut,

Sidang Pelanggaran Kode Etik KIP Nagan Raya Digelar

Jakarta, DKPP- Hari ini  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran  kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KIP Kab Nagan Raya. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupaka sidang kedua, dengan agenda penyampaian pengaduan

Wajib Ungkap Hubungan Keluarga

Tanjungpinang, DKPP – Setiap penyelenggara Pemilu wajib untuk mendeklarasikan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta Pemilu atau tim kampanye. Sesuai ketentuan norma di dalam kode etik penyelenggara Pemilu, apabila seorang anggota penyelenggara Pemilu tidak melakukan kewajiban tersebut, DKPP dapat memrosesnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan bila terbukti kepada yang

Pokja Siapkan Bimtek di Makassar

Jakarta, DKPP- Rapat kelompok kerja (Pokja) di Hotel Golden Boutique Melawai, Jakarta, pada Jumat (28/6) membahas tentang persiapan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik ke Bawaslu provinsi. Rapat dihadiri oleh 2 orang anggota DKPP Saut H Sirait dan Ida Budhiati, serta 7 anggota Pokja, yakni Rahmat Bagja, August Melas,

20 Perkara Masuk, Hanya 2 yang Siap Disidangkan

Jakarta, DKPP- Pada Kamis malam (27/6), bertempat di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan gelar perkara. Ada 20 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang gelar. Anggota DKPP yang hadir dalam gelar perkara tersebut adalah Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, serta Sekretaris Sidang DKPP Osbin Samosir. Dari 20 perkara yang diterima, setelah

DKPP Berdiri Untuk Menjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu

  *** Mudah Dibicarakan, Tapi Sulit DIpraktikan Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kehadiran DKPP guna menjaga kehormatan Pemilu, termasuk mengikis perbuatan yang tidak terhormat. ”Yang mengganggu kehormatan, kita bisa sisihkan, bisa dikoreksi, bisa ditegur yang sifatnya mendidik. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Bukan untuk memecat-mecat,” jelas dia

BPK: Semoga Tidak Ada Lembaga di Atas DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari terkagum dengan kinerja DKPP. Dalam satu tahun, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 217 aduan dan memberhentikan 70 anggota penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, keberadaan DKPP memang perlu. Namun ia berharap semoga tidak ada lagi lembaga baru di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  “Sudah banyak lembaga-lembaga