Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 309-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Budi Nurhamidin yang merupakan seorang pengurus Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Bolaang Mongondow. Ia mengadukan Ketua dan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (13/3/2025). Kelimanya diadukan
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 267-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan Wasanti, Dedi Irawan, Ahmadi Azis, Hamrin, dan Agus Sudirman (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan). Mereka mengadukan Prakoso Yudho Lelono, Muhammad
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 300-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis (13/3/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, beserta empat orang anggotanya, yaitu: Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Safwani, dan
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengimbau KPU dan Bawaslu segera mengganti penyelenggara pemilu yang telah diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Hal tersebut disampaikan Heddy Lugito dalam Rapat Kerja Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi antara Komisi II dengan
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Isbar, bersama dua anggotanya, yaitu Prasetio Hariwibowo dan Ashar dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 307-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Jumat (7/3/2025). Ketiganya diadukan oleh Munandar, yang merupakan tim hukum
Palembang – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 272-PKE-DKPP/X/2024. Sidang ini diadakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Perkara ini diadukan oleh Hidayat Amin, yang kemudian mengajukan permohonan pencabutan aduan pada 5 Maret
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 6-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, pada Jumat (7/3/2025). Perkara ini diadukan dua Anggota Bawaslu Kota Tangerang yakni Supri Andriani dan Tri Hariyono. Keduanya mengadukan Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatulloh, bersama empat
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 253-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Kamis (6/3/2025). Perkara ini diadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Risandi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten OKU, Ahmad Kabul. Para pengadu mengadukan Ketua
Serang – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 315-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, pada Kamis (6/3/2024). Perkara ini diadukan oleh Saripudin yang memberikan kuasa kepada Syafril Elain RB, Nur Mawardi, dan Abdul Syukur Yakub. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kota Tangerang,