Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia. Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UIN Raden Intan Lampung Wan Jamaluddin Z di Gedung Rektorat UIN Raden
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 59-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kamis (11/5/2023). Perkara ini diadukan Ishak dan La Ode Muh. Yasri (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat). Keduanya mengadukan Awaluddin Usa, Alirun Asa,
Surakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan sesama penyelenggara Pemilu harus saling mendukung dengan selalu mengingatkan dan menguatkan. Hal tersebut diperlukan karena tugas penyelenggara Pemilu periode ini sangat berat, di mana Pemilu nasional beririsan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Demikian disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Perbawaslu dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendukung penuh revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (2) terkait perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito saat mengikuti konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/5/2023) bersama Ketua
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan profesi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan sambilan, mengisi waktu kosong, atau sekadar mampir. Sama dengan profesi lainnya, penyelenggara Pemilu memiliki jenjang karir yang jelas dengan waktu cukup lama sampai dengan puluhan tahun. Hal tersebut disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sharing Session Pencegahan
Banda Aceh, DKPP – Sejumlah Staf KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah meloloskan Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Tenggara tanpa mempertimbangkan nilai hasil tes wawancara. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023 dengan Teradu Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sidang yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (8/5/2023) ini digelar untuk mendengarkan dan menggali keterangan dari para Pihak Terkait maupun
Banjarabaru, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilakukan DKPP adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Evaluasi Hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan
Jakarta, DKPP – Tim seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu seyogyanya menjadikan Peraturan DKPP sebagai salah satu rujukan atau bahan hukum dalam proses seleksi, baik itu seleksi KPU ataupun Bawaslu. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat memberikan materi dalam kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu/ Panwaslih
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Muhammad Yasin (Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya) dan Syahrul Iman (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya). Keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara