Tiga Alasan Kenapa DKPP Beri Ketetapan terhadap 16 Perkara

 Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (10/9), selain membacakan 22 putusan, juga membacakan 16 ketetapan.   Ke-16 perkara yang diberikan ketetapan berasal dari Kabupaten Tulungagung, Kolaka, beberapa kecamatan di Provinsi Lampung, Buru Selatan, Pare-pare, Simeulue, Sleman, Pasar Ujung, Sigi, Bontang, dan Batu Ampar.    Sebelum memulai pembacaan putusan, Ketua Majelis yang

Besok, DKPP Akan Bacakan 20 Putusan

*** Akan Dibacakan 13 Ketetapan Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan  20 Putusan. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14 pukul 14.00 WIB.  Dua puluh perkara itu  antara lain, terkait dugaan pelanggaran kode etik KIP Aceh, KIP dan Panwaslu Aceh Tamiang, KPU Kota Malang, KPU Kolaka, KPU Musi Banyuasin, KPU

Majelis Menolak Wakil Pengadu Kapuas Hulu

Pontianak, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah di Provinsi Kalimantan Barat (TPD Kalbar) hari ini, Selasa (9/9) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Sidang digelar di kantor Bawaslu Kalbar.    Namun, sidang tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena Pengadu Wahyu Andika Putra tidak

Pengadu Perkara Pontianak Tidak Hadiri Sidang

Pontianak, DKPP- Sidang pemeriksaan untuk perkara Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/9), tidak dapat mendengar pokok pengaduan Pengadu.    Pasalnya, Pengadu Marrie Andi Muhammadiyah yang juga ketua DPC Partai Gerindra Pontianak tidak hadir dalam sidang. Pengadu tidak dapat dihubungi oleh sekretariat DKPP.  Sementara itu, dua Teradu dari KPU Kab Pontianak, Kusnadi dan Mursalin, hadir bersama

Sidang Perdana KPU Maluku Utara Digelar

Jakarta, DKPP- Hari ini, Senin (8/9) DKPP menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, dipimpin Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bersama Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak. Adapun

Total Suara Tidak Sinkron, DKPP Periksa KPU Provinsi Riau

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang atas pengaduan nomor 354/I-P/L-DKPP/2014, Senin (8/9) yang bertempat di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Pengadu, yang bernama Yusriadi melaporkan Nurhaimin, Ilham, Abdul Hamid, Sri Rukmini, dan Syafril Abdullah selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Riau. Selain KPU Provinsi, Pengadu juga melaporkan KPU

Pembahasan SOP Penetapan Jadwal Sidang Kode Etik DKPP

Bogor, DKPP â€“ Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Bogor memasuki hari kedua, Jumat (5/9). Para peserta rapat mulai membahas SOP yang berkaitan dengan penetapan jadwal sidang yang meliputi penerimaan berkas pengaduan, penetapan jadwal sidang, pemberitahuan jadwal sidang. Rapat dipandu tenaga ahli teknologi informasi DKPP Dr

DKPP Bahas Verifikasi Pelanggaran Kode Etik

Bogor, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas standar operasional prosedur (SOP) verifikasi materil pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Bogor, (4/9). Acara ini akan berlangsung selama tiga hari hingga (6/9).   Adapun yang menjadi bagian inti dalam pembahasan SOP yakni menyangkut verifikasi materiil yang memuat tahapan pengkajian berkas pengaduan, administrasi persuratan undangan rapat verifikasi materiil, rapat

Caleg Adukan Panwaslu, Panwaslu Adukan KPU

Kendari, DKPP- Ada hal menarik dalam sidang DKPP untuk perkara Panwaslu dan KPU Kab Bombana yang digelar hari ini, Kamis (4/9). Dalam perkara ini, Caleg a.n Hamid Munsir melaporkan Panwaslu Kab Bombana ke DKPP dengan aduan Panwas Bombana tidak melakukan tindakan apapun terkait tidak adanya Form C-1  DPR RI di Kecamatan Lantari Jaya. Sementara itu,

Empat Komisioner KPU Konawe Utara dituduh Masih Aktif Sebagai PNS

Kendari, DKPP- Selain dituduh meloloskan Caleg yang terlibat ijazah palsu, empat komisioner KPU Konawe Utara juga dituduh masih aktif sebagai PNS oleh Pengadu. Hal tersebut disampaikan Pengadu, Arman saat sidang Pemeriksaan DKPP Rabu (3/9). Keempat komisioner KPU tersebut yakni Marwati Ketua KPU Konawe Utara yang merupakan dosen tetap pada Universitas Haluoleo Kendari. Selain itu, Masmuddin,Perdin