Ketua dan Anggota KPU Garut Direhabilitasi Nama Baiknya

Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikembalikan nama baiknya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu setelah sidang putusan DKPP pada Kamis (19/9) menolak secara keseluruhan pengaduan yang dilakukan bakal calon Bupati Garut Wati Krisnawati. “Menolak  pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi Teradu I, Teradu II, Teradu III, 

Seluruh Komisioner KPU Murung Raya Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (19/9) memutus tidak bersalah kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Atas putusan itu, nama baik mereka direhabilitasi. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V atas nama Sdr. KARNEDI, SE., M.Si,

Pengadu dan Teradu Perkara Kepulauan Sula Dijatuhi Sanksi Peringatan

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, pada Kamis (19/9) menjatuhkan sanksi peringatan, baik kepada Pengadu maupun tiga Teradu. Pengadu dan Teradu dalam perkara ini sama-sama komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pengadu Sunadi Buamona yang merupakan Pengadu I adalah Ketua. Sedangkan, Teradu I Joni Pura, Teradu

Ketua dan Tiga Anggota KPU Musi Rawas Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan pemberhentian tetap kepada ketua dan tiga  anggota KPU Musi Rawas. Mereka adalah Ngimadudin, Novrinsyah, Suherdi Aris, Kenny. Hal tersebut disampaikan dalam sidang kode etik KPU Musi Rawas dengan agenda pembacaan Putusan, tadi sore (19/09) pukul 16.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur

DKPP Adakan Bimtek Di Lombok

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat- Minggu  (20-22/9) akan mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di The Santosa Villas and Resort, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari anggota dan staf sekretariat KPU dan Bawaslu

Teradu Serahkan 23 Bukti Ketidaklolosan Pengadu

*** Dalam Sidang Kedua KIP Pidie Jaya Jakarta, DKPP – Teradu menyerahkan 23 bukti atas ketidaklolosan Yusri Yusuf- H Rusli Daud sebagai calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 2013 melalui jalur perseorangan, Rabu (18/09) pukul 10.00. Hal tersebut disampaikan dalam sidang kedua dengan Teradu ketua dan anggota KIP Pidie Jaya; Musman, Cut

Forum Rakyat Bogor Bersatu Demo DKPP

Jakarta, DKPP– Sekitar 15 orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Bogor Bersatu (FRBB) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (18/9). Mereka menuding telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bogor saat hari H pencoblosan Pemilukada Kabupaten Bogor pada 8 September. “Telah terjadi pelanggaran dan

KIP dan Bawaslu Aceh Kompak

Jakarta, DKPP – Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan Ketua Bawaslu Aceh Asqalani menyampaikan bahwa KIP Pidie Jaya telah menjalankan teknis pemilu sebagaimana tercantum dalam Qanun No. 5 Tahun 2012. “KIP Pidie Jaya pernah konsultasi mengenai teknis pencalonan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya 2013, dan kami sampaikan menjadi panduan adalah Qanun No. 5

Baru Dua Bulan Menjabat, Komisioner KPU Buol Diperkarakan

Jakarta, DKPP– Lima komisioner KPU Kab Buol yang baru dilantik 13 Juli 2013 lalu diperkarakan oleh Panwaslu Kab Buol. Atas perkara tersebut, DKPP menyidangkannya hari ini, Rabu (18/9) di Ruang sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5. Kelimanya diperkarakan atas sangkaan telah mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kab Buol yang telah merekomendasikan temuan beberapa nama calon yang terdapat

Saksi Ahli Berbeda Pendapat

** Terkait Pencantuman Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan Jakarta, DKPP – Para saksi ahli dalam persidangan kedua dengan Teradu ketua dan anggota KIP Pidie Jaya memiliki pendapat yang berbeda terkait pedoman teknis pencalonan bupati dan wakil bupati Pidie Jaya dari calon perseorangan. “Jadi apakah norma yang terdapat keputusan KIP, tidak mencantumkan bakal