Aktivitas

J. Kristiadi Soroti Tantangan Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu

Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, menyoroti sejumlah tantangan kepatuhan etik penyelenggara pemilu di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang berkembang. Hal tersebut dikemukakannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, pada Jumat (25/9/2026). Diantara tantangan kepatuhan etik penyelenggara pemilu yang dipaparkan

Heddy Lugito: Kampus adalah Benteng Etika

Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Kota Medan, Rabu (23/9/2026). Dalam sambutannya, Heddy menekankan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tata kelola hukum, tetapi juga

DKPP Periksa Ketua KPU Kabupaten Langkat Terkait Aset Dinas

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (22/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah

Ratna Dewi Jadi Juri Tahapan Nasional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menghadiri rangkaian Tahapan Nasional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, 20–25 September 2026. Pembukaan tahapan nasional dilaksanakan pada Senin (21/9/2026). Dalam kompetisi tersebut, Ratna Dewi dipercaya sebagai salah satu anggota

DKPP Gelar Internalisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, pada Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan dihadiri Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat KPU serta Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumatera Utara, menurut Heddy, mendapat

Survei IKEPP 2026 Akan Gunakan Mixed Method

Jakarta, DKPP – Survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2026 akan sedikit berbeda dengan survei tahun sebelumnya. Dalam survei tahun ini, penelitian IKEPP akan menggunakan pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif atau yang biasa dikenal sebagai metode gabungan (mixed method). Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada

DKPP Periksa Anggota KPU Lombok Barat Terkait Rangkap Jabatan Dosen

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 16-PKE-DKPP/VIII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, pada Kamis (10/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid dari Nusa Tenggara Development Institute. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Alfian Martoni. Pengadu mendalilkan

Muhammad Tio Aliansyah Sebut IKEPP sebagai Instrumen Diagnosis Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, menghadiri kegiatan Knowledge Sector Initiative (KSI) dalam rangka Sinkronisasi Pengetahuan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dan dihadiri

DKPP Gandeng KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dengan menggandeng Komisi Informasi Pusat (KIP). Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola sekaligus kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Penguatan keterbukaan informasi publik tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Anggota DKPP, I Dewa Kade