Aktivitas

Raka Sandi: Integritas Penyelenggara Pemilu Jadi Kunci Kualitas Demokrasi Indonesia

Sleman, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penataran Hukum Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, Sabtu (9/5/2026).

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Tambrauw Terkait Dugaan Rangkap Jabatan

Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 4-PKE-DKPP/II/2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong, pada Selasa (5/5/2026). Sebagai teradu pada perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Johannis P. M. Mayambouw. Ia diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Farli Sampe Toding Rego,

Ratna Dewi Pettalolo Tekankan Pentingnya Keseimbangan antara Hukum dan Moral dalam Penyelenggaraan Pemilu

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya berlandaskan aturan hukum, tetapi juga harus disandingkan dengan nilai moral dan etika. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan tema “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Ratna Dewi

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 7/PKE-DKPP/III/2026 secara virtual di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (29/4/2026). Pengadu dalam perkara ini Adalah Kristiawan Bate’e yang memberikan kuasa kepada Mulyadi Prawednesdy Gulo. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, Nur Alia

DKPP Tegaskan Peran Strategis Menjaga Daulat Rakyat dan Integritas Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pentingnya peran lembaga penegak etik dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang beretika. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Nusantara (UIN) Datokarama secara daring, Selasa (28/4/2026) Dalam forum tersebut, Ratna Dewi mengapresiasi tema seminar “Merawat Daulat

DKPP Gelar Diseminasi Peningkatan Kapasitas TPD Wilayah I

Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Wilayah I di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada 20 – 22 April 2026. Diseminasi ini diikuti oleh TPD dari unsur masyarakat, KPU, maupun Bawaslu yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan sekitarnya. Ketua

Heddy Lugito : Prof. Jimly Adalah Begawan Hukum Tata Negara

Jakarta — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi meluncurkan buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP” dalam kegiatan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni peluncuran buku, melainkan juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang pemikiran dan kontribusi Prof. Jimly Asshiddiqie

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5/PKEDKPP/III/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (14/4/2026). Perkara ini diadukan oleh Leonard Sambrum Ruamba, Nataniel Wainaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Frans Gerit K. Mambai. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu

Ratna Dewi Pettalolo: Putusan MK 104 Tonggak Baru Demokrasi Berkualitas

Jakarta, DKPP – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 yang menetapkan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) bersifat final dan mengikat, dinilai sebagai tonggak baru demokrasi berkualitas dan berintegritas di Indonesia. Dalam putusan yang dibacakan pada Juli 2025 tersebut, MK mengubah frasa rekomendasi menjadi putusan. Kemudian MK juga mengubah frasa memeriksa dan

DKPP Terima Kunjungan Organisasi Penyandang Disabilitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan sebuah organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di dunia kepemiluan, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Hadir dalam dalam kunjungan ini adalah Ketua Umum PPUAD, Ariani Soekanwo dan Ketua I PPUAD,Heppy Sebayang. Keduanya diterima oleh Sekretaris DKPP, Syarmadani; Kepala Bagian