NHS: Jangan Baru Baca Undang-Undang Ketika Kepentok Masalah

Samarinda, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengingatkan kepada jajaran KPU se-Kalimantan Timur untuk benar-benar memahami dan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggaraa Pemilu adalah penguasaan pengaturan Pemilu. Karena katanya, seluruh pelaksanaan Pemilu diatur dengan ketentuan perundang-undangan.  

Prof Jimly: Pancasila Konsensus Kehidupan Berbangsa

Gorontalo, DKPP – “Saya sendiri sangat menaruh perhatian mengenai pentingnya sistem etika berbangsa dan bernegara ini untuk kita kembangkan di Indonesia yang mayoritas warganya sangat mengidealkan kehidupan yang berakhlak mulia,” tutur Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, saat menjadi narasumber pada kegiatan Silaknas dan Milad ICMI ke-24, di Hotel Maqna, Gorontalo, Sabtu (6/12/2014).   “Sejak tahun

Menegakkan Sistem Norma Agama, Etika dan Hukum Dalam Praktik Bernegara

Gorontalo, DKPP – Sistem kaedah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norms), norma etika (ethical norms), dan/ataupun norma hukum (legal norms). Ketiga sistem norma atau kaedah itu tumbuh alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling lengkap dan melengkapi secara

DKPP Berhentikan 3 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/12), memutuskan sebanyak tiga penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik. DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada mereka. Ketiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah Usman Sahude (Anggota KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan/Pangkep, Sulawesi Selatan), M Saleh (Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu), dan Ambrisius Lamera (Ketua KPU Kabupaten

DKPP Menggelar Rapat Renstra 2015

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Penyusunan Draf Rencana Strategis (Renstra), di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, lantai 5, Rabu (3/12) pukul 16.30 WIB.   Dalam rapat ini membahas mengenai bahan yang dibutuhkan terkait Renstra DKPP seperti laporan yang diterima oleh DKPP, perkara yang sudah diputus, putusan yang telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara

Anggota KPU Papua Dituduh Ancam Keluarga Pengadu

Jakarta, DKPP- Anggota KPU Provinsi Papua Sadrak Nawipa yang juga menjadi Teradu II dituduh mengancam saudara Pengadu Martinus Adi. Ini karena Martinus akan mengadukan 5 komisoner KPU Papua ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Pengaduan tersebut terkait dugaan penggelembungan suara oleh KPU Papua terhadap salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra,

Humas DKPP, Pioner Melaksanakan Kegiatan di Kantor

Jakarta, DKPP – Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi pioner di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Subbagian yang biasa disebut Humas DKPP melaksanakan kegiatan Capacity Building Kehumasan di Ruang Rapat Pleno DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Sabtu (29/11).     “Program pertama di lingkungan Bawaslu untuk tidak

NHS: Omong Kosong Tanpa Humas Orang Akan Tahu DKPP

Jakarta, DKPP-  Humas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Minggu (30/11), menggelar Capacity Building Tim Humas DKPP RI. Acara digelar di Kantor DKPP, Lt 5, Gedung Bawaslu, Jakarta. Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini hadir untuk membuka acara dan memberikan pengarahan. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa NHS, menegaskan tentang posisi humas dalam institusi

Prof Jimly: Norma Hukum Harus Dilengkapi dengan Mekanisme Peradilan yang Efektif

Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)          Prof. Jimly Asshiddiqie, menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, yang diselenggarakan atas kerjasama Konrad Adenauer Stiftung dengan Komisi Yudisial dan Jimly School Jakarta, di Hotel Grand Sahid Makassar pada Hari Kamis (27/11/2014).   Dalam pemaparan