Sidang Perdana Perkara Kepulauan Selayar

Jakarta, DKPP- Sidang perdana perkara Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (24/10) dengan agenda penyampaian pokok pengaduan oleh Pengadu dan penyampaian Jawaban oleh Teradu. Sidang dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Anna Erliyana. Pengadu adalah Ketua DPD PKS Kab Kep Selayar Arfianto dan Caleg DPRD Kab Kep Selayar

DKPP Hadiri Rapat Pleno Terbuka KPU

Jakarta, KPU– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadiri rapat Pleno terbuka terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Acara tersebut digelar KPU di ruang sidang KPU, Jalan Imam Bonjol, pukul 14.00 WIB. Hadir dalam acara tersebut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait dan Prof Anna Erliyana.

Dua Komisioner KPU Biak Numfor Diberhentikan

Jakarta, DKPP–  Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada

Ketua KPU Jatim Mengaku Khilaf

Jakarta, DKPP –  Gara-gara menyebarkan pesan melalui Blackberry Messenger, Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Isi pesan itu, Ketua KPU Jatim dinilai telah bertindak tidak imparsial. “Pada tanggal 21 Agustus 2013 pukul 15.41 Teradu mengirimkan pesan melalui Blackberry Messenger yang isinya ‘Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP

Teradu Mengaku Khilaf, Agenda Sidang KPU Jatim Berikutnya Putusan

Jakarta, DKPP – Agenda sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan pihak Teradu KPU  Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad pembacaan putusan. Pasalnya, pihak Teradu sudah mengakui akan kesalahannya. “Kalau memang Teradu sudah mengakui, buat apa dilanjut? Supaya bisa menghemat waktu dan biaya. Sidang berikutnya putusan saja,” kata anggota majelis Saut H Sirait. Hal tersebut terungkap dalam

Anggota Majelis Menilai Sidang KPU Jatim Sandiwara

Jakarta, DKPP – Anggota majelis DKPP Nelson Simanjuntak menilai Teradu dan Pengadu pada sidang KPU Jatim bersandiwara. Majelis mempertanyakan atas sikap Pengadu yang seolah permisive atas jawaban sikap Teradu.   Sebagaimana diketahui, Trimoelja D Soerjadi, kuasa hukum dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf mengadukan Ketua KPU Jatim ke DKPP karena dinilai telah bertindak tidak imparsial. Namun Ketua

Caleg Demokrat Dicoret, Panwaslu Jambi Ngadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Panwaslu Kota Jambi memperkarakan KPU Kota Jambi atas pencoretan salah seorang calon legislatif (caleg) Partai Demokrat dari daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kota setempat Pemilu 2014. Pencoretan tersebut sebagai tindakan tidak cermat. “KPU Jambi menetapkan calon anggota DPRD Kota Jambi atas nama Bakri Pa’Jawa Daerah Pemilihan Kota Jambi I Jelutung-Pasar nomor

Ketua KPU Jambi: Ketua dan Anggota Panwaslu Jambi Dinilai Tidak Etis

Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kota Jambi Ratna Dewi mempersoalkan ketua dan anggota Panwaslu Kota Jambi terkait keikutsertaannya dalam seleksi anggota KPU Kota Jambi. Menurutnya keikutsertaanya mengikuti seleksi KPU sebagai pelanggaran kode etik. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan eksepsi atas pengaduan dari Bawaslu dan Panwaslu Jambi dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kota Jambi

Diberhentikan dari Anggota Panwascam, Sumarno Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Sumarno mengadukan Panwaslu Sragen kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, Panwaslu setempat telah memberhentikannya sebagai anggota Panitia Pengawas  Kecamatan Masaran. Teradu adalah Slamet Basuki, Heru Cahyono, dan Mursini. “Panwaslu Sragen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 273/Panwaslu-SRG/X/2013 tertanggal 10 September 2013 kepada saya Sumarno tentang Pemberhentian sebagai anggota Panwascam Masaran Kabupaten Sragen. Apalagi surat

DKPP Konsultasikan Naskah Akhir Peraturan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu Ke DPR dan Pemerintah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengirimkan surat No. 0935/Und/DKPP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR RI, perihal Konsultasi Naskah Akhir Tata Laksana penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun maksud dari penyampaian surat tersebut yakni untuk meminta masukan, tanggapan dan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bersama tentang