Pimpinan Bawaslu RI Laporkan Anggota Bawaslu Papua Barat ke DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, perkara Nomor 109/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan yaitu mendengarkan pokok aduan Pengadu dan jawaban Teradu. Carel Simon Petrus Suebu selaku Anggota Bawaslu Prov. Papua Barat, dilaporkan oleh Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron selaku Ketua

Teradu Panwaskab Melawi Tidak Hadir, Sidang Buka Tutup

Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Hubertina Lennys Marlina, tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (23/12). Berdasarkan info dari salah satu staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang karena sedang mengikuti perayaan Natal. “Kami telah

Pengadu dan Teradu Mendapat Sanksi Peringatan Dari DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Selasa (22/12). Dari delapan perkara yang dibacakan putusannya, satu di antaranya yakni putusan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Makale Rahmi Ermiati Makkawaru. Dia diadukan oleh Alfrida Kabanga anggota Panwas Kabupaten Tana

Terbukti Langgar Kode Etik , Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Diberi Peringatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pembacaan putusan hari ini, Selasa (22/12) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua  dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sahran Raden dan Nisbah,  dan juga merehabilitasi nama baik Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang lain, atas nama Samsul Y. Gafur, Naharuddin, dan Muhammad Ramlan Salam.

Soal Gelar Paslon, DKPP Rehabilitasi Ketua dan Anggota KPU Berau

Jakarta, DKPP- Dugaan pelanggaran kode etik yang yang dilakukan oleh Ketua dan satu Anggota KPU Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak terbukti. DKPP hari ini, Selasa (22/12), menyatakan tidak ada bukti kedua Teradu bersalah. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Roby Maulana dan Teradu II atas nama Rita Noratni, selaku

DKPP Berhentikan Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap dua penyelenggara Pemilu. Mereka adalah Kasasi, ketua KPU Kab. Dharmasraya Sumbar, dan Damis, anggota Panwascam Pedongga, Mamuju Utara. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan delapan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jakarta, pada Selasa (22/12) pukul 14.00 WIB. Sidang

GMBI Demo Terkait KPU Pangandaran

Jakarta – Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Indonesia (GMBI) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14. Mereka menyoal pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran. Dalam rilisnya Ketua Umum DPP LSM GMBI Moch Fauzan Rachman menilai, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangandaran telah cacat hukum. Pasalnya, KPU Kabupaten Pangandaran diduga tidak

Anggota KPU Kerinci Dituduh Pernah Terlibat Parpol

Jakarta, DKPP- Anggota KPU Kabupaten Kerinci periode 2013-2018 Karyadi, Rabu (16/12), menjalani sidang etik DKPP atas tuduhan pernah terlibat partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, syarat mendaftar anggota KPU harus sudah mengundurkan diri dari parpol paling lambat lima tahun. Sementara itu, dari yang

Dinilai Tidak Profesional Selenggarakan Debat Publik, Komisioner KPU Sulteng Disidangkan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Perkara Nomor 101/DKPP-PKE-IV/2015, dengan agenda pemeriksaan, yakni mendengarkan pokok aduan Pengadu dan Jawaban para Teradu. Sahran Raden, Syamsul Y. Gafur, Naharuddin, Nisbah, dan Muhammad Ramalan Salam, selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, dilaporkan oleh