Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Gunawan Suswantoro melantik Bernad Dermawan Sutrisno sebagai kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Bawaslu Lantai 4, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Dia menggantikan Ahmad Khumaidi yang kini dilantik sebagai kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) yang sebelumnya
Jakarta, – Pegawai di lingkungan sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu menggelar upacara dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Korpri yang ke-46 di halaman Gedung Bawaslu, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017) pagi. Alfitra Salamm, selaku pembina upacara menyampaikan, HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Korpri pun mesti menjadi
Jakarta, DKPP – Media sosial (medsos) tengah menjadi perhatian sangat serius. Pasalnya, fungsinya bisa seperti pisau bermata dua. Medsos bisa memiliki sisi yang positif begitu juga sebaliknya. Medsos menjadi isu penting dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain Sosialisasi Pengawasan Menggunakan Media Sosial dan Whatsapp di Jakarta, Senin (27/11/2017). Hadir anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin,
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar selaku ketua dan anggota Bawaslu RI. Mereka diadukan oleh Taufik Basari dkk selaku kuasa hukum dari Mathius Awoitauwse dan Giri Wijayantoro Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab Jayapura tahun 2017.
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa ketua KPU RI Arif Budiman. Dia diadukan oleh Arsi Divinubun dkk selaku kuasa hukum dari Godlief Ohee. Dalam pemeriksaan yang berlangsung bersamaan dengan pemeriksaan ketua dan anggota Bawaslu RI di ruang sidang DKPP, Arsi mendalilkan bahwa ketua KPU RI telah melanggar kode etik. Menurutnya, Teradu telah menandatangai surat
Bogor, DKPP – Setelah perancangan aplikasi Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) atau E- Pengaduan, kini DKPP akan melakukan penerapan aplikasinya. Tadi malam Bagian Administrasi Pengaduan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengadakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Verifikasi Materiel Pengaduan (Sidasimadu) di Bogor, Senin (26/11/2017). Hadir Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Muhammad, Alfitra
Bogor, DKPP- Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan pembahasan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP yang bertempat di Hotel Sahira – Bogor, Sabtu (25/11). Hal tersebut, merupakan bentuk penyikapan atas diundangkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 16 Agustus 2017 lalu, terutama ketentuan Pasal 162 yang berbunyi “Untuk
Bogor, DKPP – Sebagai bagian dari proses pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memandang perlu disusunnya desain terkait pendidikan etik. Hal ini disampaikan anggota DKPP Alfitra Salamm dalam kegiatan rapat penyusunan modul pendidikan kode etik penyelenggara pemilu, Jumat (24/11) bertempat di hotel Onih Bogor. Menurut Alfitra penyusunan modul ini sekaligus
Palembang, DKPP – Etika adalah mahkota dan penyelenggara pemilu adalah pemegang mahkota itu sendiri. Mahkota dimaksud adalah integritas atau kehormatan penyelenggara pemilu. Integritas sangat bernilai karena itu etika penyelenggara pemilu harus dibangun, dihasilkan dan dijaga. Hal ini disampaikan anggota DKPP dalam pengarahan acara sosialisasi. Prof. Muhammad kemudian mengenalkan ketua dan anggota DKPP kepada peserta sosialisasi.
Palembang, DKPP – Menerima honorarium karena jerih payahnya sebagai narasumber dalam suatu acara adalah wajar saja. Namun jika statusnya sebagai penyelenggara Pemilu mesti hati-hati.Tidak bisa sembarangan. Menurut Anggota DKPP Ida Budhiati, seorang penyelenggara Pemilu dilarang menerima honorarium sebagai narasumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan DKPP No. 2 Tentang