Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 70-PKE-DKPP/IV/2019 yang bertempat di Mercure Hotel Padang, pada Minggu (23/6). Terkait perkara ini, sebelumnya DKPP telah melakukan sidang pertama pada Kamis, 9 Mei 2019 dan pihak Pengadu, April Adek, tidak hadir dalam sidang pemeriksaan
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang yakni Basmar Perianto, Sukorini Saddewi Tyastuti, Ignatius Bambang Sarwodiono, Purwanti Juli Wardani, dan Srie Nugraheni. Mereka hadir sebagai Teradu dalam perkara 108-PKE-DKPP/V/2019 yang diadukan oleh Nella Karnela Yunisari melalui kuasa hukumnya, Agus Suprihanto dan Siti Farida. Sidang pemeriksaan dugaan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 110-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Jumat (21/6/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPR RI, Dr. Capt. Anthon Sihombing. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat beserta empat anggotanya, yaitu Rahmawani, Kelena
Jakarta, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 112-PKE-DKPP/V/2019 melalui video conference, pada Jumat (21/6/2019). Dimulai pada pukul 09.00 WIB, sidang pemeriksaan melalui video conference ini dilakukan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm selaku Ketua majelis berada di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol,
Medan, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 89-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jumat (21/6/2019). Sidang pemeriksaan ini merupakan yang kedua setelah sidang pertama dilaksanakan Sabtu (1/6/2019) di KPU Provinsi Sumatera Utara. Pengadu dari perkara 89-PKE-DKPP/V/2019 ini adalah Ketua Harian DPC
Medan, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Kamis (20/6/2019) malam. Rakornis ini sedianya diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor perkara 89-PKE-DKPP/V/2019 dan 110-PKE-DKPP/V/2019. Para Teradu dari dua perkara di atas adalah Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Komplek DPR/MPR, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Dalam RDP ini, Komisi II DPR mengundang DKPP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimulai pukul 10.00 WIB, salah satu agenda RDP ini adalah untuk menindaklanjuti rapat sebelumnya pada Rabu (19/6/2019) kemarin terkait satuan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Lima perkara ini yaitu perkara nomor 96-PKE-DKPP/V/2019; 98-PKE-DKPP/V/2019; 99-PKE-DKPP/V/2019; 100-PKE-DKPP/V/2019; dan 127-PKE-DKPP/VI/2019. Namun, sidang pemeriksaan berlangsung singkat. Pasalnya, semua Teradu kelima perkara tersebut absen. “Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melantik anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi DKI Jakarta dari unsur masyarakat untuk periode 2019-2020, Dahlia di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Kamis (20/6/2019). Pelantikan berlangsung secara khidmat dan dipimpin oleh Ketua DKPP, Dr. Harjono. Sesaat sebelum mengukuhkan, Harjono juga menuntun Dahlia untuk mengucapkan sumpah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI berharap agar Komisi II DPR RI lebih memperhatikan masa transisi pemindahan kesekretariatan DKPP, dari Bawaslu menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Agustus 2019. Harapan ini disampaikan DKPP dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan tiga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu