Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan dua Anggota KPU Kab Sikka, NTT telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketiga Teradu yakni Teradu I atas nama Vinsensius Vivano Bogar, Teradu II atas nama Alfonsus Hilarius Ase, dan Teradu III atas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada ketua dan satu anggota Panwaslu Bulungan. Mereka adalah Rudy Suhartono dan Suhartono. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (23/5). DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan kepada Siti Nuhriyati, anggota Panwaslu Kabupaten Bulungan. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua KIP aceh Barat Daya telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua KIP aceh Barat Daya a.n Muhammad Djakfar. “Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Bengkayang Martinus Khiu. Sanksi tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (23/5). “DKPP memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,†kata Valina Singka Subekti saat
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Karimun telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kab Karimun yaitu Bambang Hermanto. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada anggota KPU Kab Karimun atas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Zaini, ketua Panwaslu Pamekasan. Sementara kepada anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmoko, DKPP merehabilitasi nama baiknya. Hal tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (23/5). Selaku Ketua majelisSelaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,
Jakarta, DKPP – Majelis Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyidang ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Kamis (22/5). Mereka yang menjadi Teradu adalah Dahri, Salinan, Agus Saputra, Ida Royani, Maulidi. Selaku ketua majelis Valina Singka Subekti yang berada di ruang kerjanya, sementara anggota majelis, Teradu dan Pengadu bertempat di kantor Bawaslu, Sumatera Selatan. Agenda sidang kali ini adalah mendatangkan empat
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Ketua PPK Banda Baro, Aceh Utara telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Ketua PPK Banda Baro Tajuddin. “Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Jakarta, DKPP– Sidang putusan untuk perkara dengan Teradu Anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang telah dibacakan oleh Majelis Sidang DKPP hari ini (Jumat, 23/5). Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada satu anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang a.n Baharudin. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Haedar Djidar, ketua KPU Kota Palopo, Muh. Amran Annas, anggota KPU Kota Palopo, Sumarsono, ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara dan Husna M, ketua PPS Kel. Penggoli. Namun DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepadaSamsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo). “DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan