Jakarta, DKPP – Jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama tahun 2014 ternyata lebih banyak yang masuk kategori dismiss alias tidak memenuhi syarat formil maupun materil daripada masuk sidang. Ini menandakan betapa ketatnya verifikasi Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, selama tahun 2014 ada sebanyak 885 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah pengaduan
Jakarta, DKPP – Bagi seluruh penyelenggara Pemilu di Daerah Istimewa Yogjakarta dan Bali patut berbangga. Pasalnya, daerah kesultanan dan daerah Pulau Dewata itu nyaris bersih tanpa ada persidangan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Jumlah pengaduan yang masuk dari Provinsi Bali dan Yogjakarta hanya empat kasus. Kedua daerah ini merupakan wilayah paling sedikit pengaduan se-Indonesia,†kata Anggota
DKPP, Jakarta – Selama tahun 2014, Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima sebanyak 885 pengaduan. Pada tahun 2013 sebanyak 577 pengaduan dan tahun 2012 sebanyak 99 pengaduan. Akan terjadinya lonjakan pengaduan di Tahun 2014 sudah terprediksi. Pasalnya, pada tahun itu merupakan tahun politik, disamping itu sistem proprosional terbuka turut menyumbang membanjirnya jumlah pengaduan. “Kami sudah memetakan
Jakarta, DKPP – Sebuah lembaga negara sudah seharusnya bersikap terbuka dan menyampaikan kepada khalayak publik atas kinerjanya. Hal ini sebagai bentuk tranparansi sebagai amanat reformasi birokrasi. Sebagaimana kegiatan DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi yang digelar di kantor Auditorium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12). Dalam kesempatan ini, hadir perwakilan dari
Jakarta, DKPP – Suatu kebanggaan besar bagi segenap keluarga besar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Betapa tidak, Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie mendapat penghargaan sebagai ikon Pemilu tahun 2014 versi Majalah Berita Mingguan, Gatra. Proses penganugrahan berlangsung di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (18/12) malam pukul 19.00 WIB. Penghargaan diserahkan oleh
Jakarta, DKPP- Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi mengungkapkan ancaman terbesar dalam sistem demokrasi saat ini ialah adanya money politics yang sangat masif. Hal tersebut disampaikan Burhanudin saat menjadi narasumber dalam acara DKPP Outlook 2015 : Refleksi dan Proyeksi, yang diselenggarakan hari ini, Kamis (18/12) di LAN, Jakarta. Menurut Burhanudin, money politics tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal,
Jakarta, DKPP – Acara Refleksi dan Proyeksi DKPP di Auditorium STIA LAN, Jakarta, Kamis (18/12), terasa lengkap dengan kehadiran dua stakeholders Pemilu, yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad. Keduanya pun diminta memberikan sambutan sekaligus menjadi narasumber. Dalam paparannya, keduanya mengungkap pengalaman menjadi tujuan penegakan kode etik oleh DKPP. Muhammad melihat kehadiran
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, suksesnya Pemilu 2014 tidak lepas dari peran DKPP. Penegakan kode etik oleh DKPP terhadap para penyelenggara Pemilu membuat kinerja mereka semakin baik. “DKPP bukan penyelenggara Pemilu, tapi satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan Pemilu. Kita rasakan dengan kehadiran DKPP, KPU dan Bawaslu makin sinergi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tahun ini semua pekerjaan yang ada di tahun 2014 selesai. Tahun depan akan melaksanakan pekerjaan baru. “Semua perkara akan diselesaikan sampai minggu depan. Tidak ada tunggakan perkara,†katanya saat memberikan sambutan DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, di Auditarium Graha Wicaksana, Lembaga Administrasi Negara,
Jakarta, DKPP – Pagi ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Seminar Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi Kamis (18/12). Acara dimulai pukul 08.00 WIB. Lokasi bertempat di Gedung Auditorium Wicaksana (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri LAN), Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat Narasumber terdiri atas penyelenggara pemilu, akademisi dan media. Yaitu, Ketua KPU RI