Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada Pengadu maupun Penyelenggara Pemilu yang sedang beperkara agar jangan menghubungi anggota majelis di luar persidangan. Terlebih saat akan menjelang pembacaan Putusan guna mempengaruhi isi Putusan. Hal tersebut disampaikan disela-sela pembacaan sidang 6 (enam) Putusan pada Senin (13/2) pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Junaidi dari jabatannya sebagai ketua KIP Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Ia juga diberhentikan sementara dari keanggotaan komisioner KIP setempat. Hal tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Senin (13/2) pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Valina Singka Subekti, Anna
DKPP, Jakarta – Irfansyah, Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dilaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu RI ke DKPP. Sebelumnya, Bawaslu RI telah melakukan pembinaan sebanyak tiga kali kepada Panwaslih Prov. Aceh. Terkait masalah Irfansyah, Bawaslu RI menyampaikan kepada Panwaslih Aceh untuk dapat bekerjasama dan menjaga lembaga Panwaslih Aceh, tetapi masih tetap belum ada perubahan. Sidang dugaan pelanggaran
Jakarta, DKPP- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/2), mengadakan rapat koordinasi persiapan Pilkada 2017. Rakor ini mengundang lembaga-lembaga stakeholder kepemiluan di antaranya Bawaslu, DKPP, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Polri, TNI, BIN, MA, dan Kejagung. Hadir juga perwakilan dari partai-partai politik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diwakili oleh Anggotanya, Saut Hamonangan Sirait. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, rakor
Jakarta, – Empat orang yang menamakan Forum Komunikasi Pembaruan Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (6/2). Mereka mengadukan ketua dan anggota KPU setempat yang dinilai tidak netral. Nius Kogoya, perwakilan dari forum tersebut, menjelaskan, ketua dan anggota KPU Lanny Jaya dinilai berpihak terhadap salah satu kandidat. Selain itu, mereka juga dinilai
Jakarta, DKPP – Belasan masa dari Forum Pemerhati Demokrasi Maluku Tengah berunjuk rasa di depan kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 Jakarta, Senin (6/2), siang. Mereka menuntut agar KPU Kabupaten Maluku Tengah diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Perwakilan aksi Basri Lesilawang mengatakan, ketua dan anggota KPU Maluku Tengah diduga telah menghilangkan hak politik pasangan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian, terutama dalam pengamanan menjelang pelaksanaan Pilkada. Hal itu disampaikan dalam Diskusi Panel Eksternal I Rapat Pimpinan Polri di Auditorium PTIK Jakarta, Rabu (25/1). Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, kegaduhan menjelang pelaksanaan Pilkada 2017 terutama yang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie didaulat menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Panel Eksternal I di Auditorium PTKI Jakarta, Rabu (25/1). Diskusi panel yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ketua Bawaslu, Prof. Muhammad, serta dimoderatori oleh Tina Talisha ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Alimuddin Sikuru, La Ampera, La Rusuli, Burhan, dan Bahrudin La Puka, masing-masing selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan enam Putusan, Rabu (25/1) pukul 10.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kembali memeriksa perkara dengan nomor aduan No. 226/V-P/L-DKPP/2016. Sebelumnya, pemeriksaan kali pertama telah digelar pada Kamis (12/1). Untuk pemeriksaan kedua, Rabu (25/1) yang diketuai oleh Ida Budhiati melalui video conference, difokuskan pada perkara yang menjerat Muhadi selaku ketua Panwaslih Aceh Jaya. Menurut Hamdani selaku Pengadu, Muhadi telah melanggar