Prof. Jimly: Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu Harus Independen

Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan ceramah ilmiah pada pembukaan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, pada Hari Kamis (10/9/2015). Dalam ceramah ilmiahnya, Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan, PuSaKo hendaknya terus

Anggota DKPP: Paslon Golkar Harus yang Direkomendasi Tim 10

Parapat, DKPP- Diskusi antara DKPP dengan jajaran KPU dan Panwas dari 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mencuat permasalahan terkait tahapan pendaftaran Pilkada. Terutama tentang siapa pasangan calon (paslon) dari Golkar yang diterima KPU. Di Golkar seperti diketahui terjadi sengketa kepengurusan antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Pada saat pendaftaran, ditemukan ada

Tanpa Didampingi Kuasa Hukumnya, Pengadu Mengaku Kurang Memahami Pokok Aduan

Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa, (8/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Simalungun. Pengadunya yakni  Mansur Panggabean Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Simalungun. Dalam sidang yang digelar di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut, Panel Majelis Sidang yang dipimpin oleh Dr. Valina Singka

DKPP Bersama Penyelenggara Pemilu Sumut Gelar FGD

Parapat, DKPP- Hari kedua rangkaian acara DKPP di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (10/9), diisi dengan focus group discussion (FGD). Acara ini dilaksanakan di Hotel Niagara, Parapat.  Disampaikan oleh Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Sumut Tengku Erwin, FGD dimaksudkan untuk menggali persoalan-persoalan yang telah dan akan dihadapi dalam Pilkada 2015, khususnya di Sumut.   “Acara

Masyarakat Sumut Antusias Sambut Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pematangsiantar, DKPP- Kegiatan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu yang diadakan oleh DKPP bekerjasama dengan Universitas Simalungun, Rabu (9/9), berjalan dengan baik. Sekitar 500 orang hadir di acara yang digelar di Hall Kampus Unuversitas Simalungun (USI), Kota Pematangsiantar. Mereka berasal dari jajaran KPU dan Pengawas Pemilu di Sumut, pasangan calon bupati/walikota dari 23 kab/kota di Sumut

Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Sumut

Parapat, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Provinsi Sumatera Utara menempati urutan kedua setelah Provinsi Papua. Tahun 2012 DKPP menerima pengaduan sebanyak delapan perkara, tahun 2013  sebanyak 67 perkara dan tahun 2014 sebanyak 103 perkara. Sementara tahun 2015 ada tiga puluh sembilan perkara. Laporan DKPP, Juni 2012 hingga Agustus 2015, sebanyak

Prof Anna: DKPP Jangan Dianggap Sebagai Lembaga Yang Menakutkan

Parapat, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis (10/9) menggelar  Focus Group Discussion (FGD) bersama penyelenggara Pemilu se-Sumut. Bertempat di Hotel Niagara Parapat, acara FGD ini dipandu oleh dua Tenaga Ahli DKPP, Dr. Syopiansyah Jaya Putra dan Dr. Firdaus. Tiga Anggota DKPP, yakni Prof. Anna Erliyana, Saut H. Sirait dan Ida Budhiati, serta Tim Pemeriksa

Hadapi Pilkada di 23 Kab/Kota di Sumut, DKPP Sosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan Pilkada serentak ini. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Sumut dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika,

Prof Anna: Penyelenggara Pemilu Jangan Salahgunakan Kewenangan

Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan acara Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Senin (7/9) bertempat di aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam sosialisasi tersebut Anggota DKPP Prof Anna Erliyana menjadi narasumber menyampaikan ada lima kategori pelanggaran kode etik dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 lalu, salah satu

NHS: Tidak Becus Menyelenggarakan Pilkada, Penyelenggara Didoakan Masuk Neraka

Manokwari, DKPP – Pemilu berintegritas terdiri atas dua, pertama integritas dalam proses tahapannya dan yang kedua integritas hasil pemilu, tetapi integritas proses tahapan dan integritas hasil-hasil pemilu itu sangat digantungkan, ditentukan dan dipengaruhi oleh integritas penyelengara pemilunya. Hal tersebut diungkapkah oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardinidalam pembukaan Acara Sosialisasi Penegakan