Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 246-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, pada Selasa (25/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Maria Magdalena Denggot, seorang peserta seleksi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS). Maria mengadukan Ketua KPU Kabupaten Manggarai,
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 241-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (25/2/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Manuael Horna dan Bahmudin Fimbay selaku bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni jalur perseorangan. Keduanya memberikan kuasa kepada
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kota Pangkalpinang, Muhamad, dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 320-PKE-DKPP/XII/2024. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara hibrida, Jumat (21/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Eka Mulya Putra. Dalam pokok aduannya, Eka mendalilkan bahwa Muhamad telah melanggar KEPP karena telah mengeluarkan pernyataan yang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dan sejumlah jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (21/2/2025). Beberapa jajaran Panwascam tersebut adalah Ketua Panwascam Wangon,Rifatul Aghniyah, beserta dua
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato,Yolanda Harun, berserta dua anggotanya Munawar dan Amran Hulubangga atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 244-PKE-DKPP/X/2024. Mereka diadukan oleh Rizal Ladiku. Para teradu didalilkan tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu adhoc antara pengawas pemilu
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Garut dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/2/2025). Kelima nama yang diperiksa adalah Dian Hasanudin (ketua), Dedi Rosadi, Yusuf Abdullah, Asyim Burhani, Rikeu Rahayu.
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo, Aldiyanto Ahmad, dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 261-PKE-DKPP/X/2024. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, beserta empat anggotanya yaitu Amin Abdullah, Moh. Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, dan Lismawy Ibrahim. Pengadu menduga Anggota
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 220-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (19/2/2025). Perkara ini diadukan oleh M. Yahya Saragih yang mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Febriyandi Ginting. Pengadu mendalilkan teradu telah memfitnah pengadu melakukan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan belasan saksi baru dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025). Belasan saksi yang dihadirkan dalam sidang ini di antaranya adalah mantan jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024, yaitu
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 275-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Rabu (19/2/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Herson Hadi yang memberikan kuasa kepada Frengki Uloli, Rickiyanto J. Monintja, dan Gunawan. Ia mengadukan Jakfar, Noval Katili,