DKPP Mengangkat 202 TPD Periode 2020-2021

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi mengangkat sebanyak 202 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2020-2021 dari 34 provinsi di Indonesia. Pengangkatan TPD periode 2020-2021 berdasarkan Surat Keputusan DKPP Nomor: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada tanggal 1 April 2020. “Mengangkat keanggotaan TPD pelanggaran kode etik

Wabah Corona, DKPP Dukung Penundaan Pilkada 2020

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan dukungannya terhadap rencana penundaan Pilkada serentak Tahun 2020. Dukungan ini disampaikan Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II di Ruang Rapat Komisi II, Komplek DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (30/3/2020). “Pada prinsipnya DKPP mendukung penundaan Pilkada serentak 2020 karena wabah Covid-19

Pimpinan DKPP Jalani Tes N-Covid19

Jakarta, DKPP – Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan tes N-Covid19 atau virus corona di Ruang Screening Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2020). Pimpinan DKPP yang menjalani tes N-Covid19 antara lain Plt Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan anggota Dr. Alfitra Salamm, kemudian Anggota DKPP terpilih Didik Supriyanto serta

Cegah Penyebaran Corona, DKPP Adakan Penyemprotan Disinfektan

Jakarta, DKPP – Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH Wahid Hasyim No. 117, Jakarta, pada Jumat (20/3/2020) didatangi sejumlah orang yang mengenakan warepack berwarna putih yang dilengkapi dengan kaos tangan dan tabung. Mereka melakukan penyemprotan cairan disinfektan guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) di lingkungan DKPP. Sekretaris

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras untuk KPU RI di Tiga Perkara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU RI dalam tiga perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang berbeda. Tiga perkara yang dimaksud adalah 317-PKE-DKPP/X/2019, 330-PKE-DKPP/XI, dan 06-PKE-DKPP/I/2020. Putusan dibacakan oleh Majelis DKPP yang dipimpin Plt Ketua DKPP, Prof. Muhammad di Ruang Sidang DKPP,

DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam perkara 317-PKE-DPP/X/2019 yang diadukan Hendri Makalausc, calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6. Sanksi tersebut dibacakan Plt Ketua DKPP, Prof. Muhammad di Ruang sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center

DKPP Ikuti Rakortas Pembahasan Pilkada 2020

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (18/3/2020). Dalam rapat yang diselenggarakan melalui sambungan video conference ini, DKPP diwakili oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Untuk diketahui, Rakortas ini digelar dalam rangka membahas kesiapan Tahapan

DKPP Periksa KPU Sumut Terkait Pengganti Ijazah Caleg

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (16/3/2020) pukul 14.00 WIB. Dalam perkara 21-PKE-DKPP/II/2020 ini bertindak sebagai Pengadu adalah Tunggul Sihombing dan Lasinur H. Sidabutar yang memberikan kuasa kepada Pranoto, Muhammad

DKPP Periksa Anggota KPU Kab. Kendal Karena Diduga Janjikan Suara Kepada Caleg

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 28-PKE-DKPP/II/2020 pada Senin (16/3/2020) pukul 10.00 WIB. Sidang ini digelar melalui sambungan video (video conference) yang menghubungkan antara Ruang Sidang DKPP di Jakarta dengan Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Semarang. Perkara ini diadukan