*** Siapa yang Mengawasi DKPP? Aceh, DKPP – Siapakah yang mengawasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Pertanyaan tersebut terlontar oleh salah seorang peserta dalam acara “Sosialisasi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dengan Komisi Independen Pemilihan, Bawaslu, Partai Politik dan Media di Hotel Hermes Palace, Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, Sabtu (22/06/2013). Hadir dalam kesempatan tersebut
DKPP Sosialisasi di Aceh Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan melakukan sosialisasi di Bumi Nangroe Aceh Darussalam. Rencana acara, Jumat-Sabtu (21-22/06) di lokasi yang berbeda. Pada Jumat (21/06) pukul 14.00-16.00 sosialisasi di aula kantor Gubernur Aceh. Pesertanya jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat. Di lokasi yang berbeda, pukul
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 19/6 menggelar sidang video conference dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang vidcon Mabes Polri Jl Trunojoyo no 3 Jakarta Selatan dan Pukul 11.00 WITA di Mapolda
Jakarta, DKPP – Saleh, SH. MH, yang merupakan kuasa hukum dari Zain Alkim mengungkapkan bahwa KPU Kab Barito Timur tidak bekerja secara profesional karena bekerja untuk Parpol. Demikian diungkapkan Saleh saat menghadiri sidang Kode Etik dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Barito Timur. “ Saya sudah berkali-kali menjadi kuasa hukum, saya paham betul relevansi
Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerapkan sistem peradilan terbuka. Salah satunya, dalam pengaduan/laporan ke DKPP minimal harus menyertakan dua alat bukti yang di antaranya adalah adanya keterangan saksi. Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini yang sering disapa NHS, saksi yang dihadirkan oleh Pengadu maupun Teradu sifatnya memperkuat
Jakarta, DKPP- Gagasan tentang dibentuknya sebuah pengadilan kode etik mulai hangat dibicarakan. Pada Selasa (18/6), bertempat di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jl MH Thamrin No 14, Jakarta, beberapa perwakilan dari lembaga kode etik di lembaga negara dan lembaga profesi yang difasilitasi oleh DKPP berkumpul mendiskusikan gagasan tersebut. Di antara perwakilan yang hadir
Jakarta, DKPP – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta merasa prihatin dengan banyaknya putusan pengadilan baik TUN maupun Perdata yang tidak dijalankan. “Ini seolah terjadi pembangkangan terhadap hukum,” kata Arif Maulana SH MH salah seorang perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta didampingi Muhammad Isnur SHI dan Ahmad Biky SH, di ruang rapat kantor DKPP, Jalan Thamrin tadi
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan lembaga-lembaga penegak kode etik pada selasa (18/6) di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini dan Saut H Sirait. Lembaga-lembaga penegak kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (18/6) akan mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga kode etik, khususnya lembaga kode etik di beberapa lembaga negara. Pertemuan yang rencananya diselenggarakan di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14, Jakarta, tersebut untuk menindaklanjuti gagasan pembentukan Pengadilan Kode Etik bagi Penyelenggara Negara. Sebelumnya, dalam kunjungan
*** Terkait Putusan MK Jakarta, DKPP – Pengurus Ikatan Notaris datangi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Dr Jimly Asshiddiqe di kantornya, Jalan Thamrin No 14, Jakarta Pusat, tadi siang. Kedatangan mereka bermaksud meminta masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Adrian Djuaini SH, pihaknya sangat menyesalkan terkait pencabutan Pasal