Tuding Berpihak, KPU Halmahera Selatan Menyangkal

Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga Anggota KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, harus menjalani sidang sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai berupaya memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilkada setempat.   Sultan Alwan yang juga Pengadu menilai, para Teradu, ketua dan tiga anggota KPU Halmahera Selatan, diduga memenangkan salah satu pasangan calon bupati dan

Sidang Pertama, Ketua PPK Sindangbarang Cianjur Absen

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terpaksa menunda agenda sidang perkara nomor 13/DKPP-PKE-V/2016. Penundaan tersebut karena ketidakhadiran Teradu yakni ketua PPK Sindangbarang Dede Suherman. “Lapor yang mulia, hasil komunikasi terakhir dengan Teradu. Teradu tidak dapat hadir dalam sidang karena, pertama sakit, kedua ada SK pemberhentian sementara, ketiga tidak tahu alamat DKPP,” ucap Dominikus selaku staf

Ketua DKPP Mengutuk Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Calon Kepala Daerah Terhadap Aparat Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Pernyataan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini  saat diwawancarai oleh sejumlah media usai sidang pelanggaran kode etik dengan agenda pembacaan putusan Selasa, 26 Januari 2016. “Pelaku kekerasan terhadap penyelenggara pemilu harus ditindak dengan tegas. DKPP bertanggungjawab menjaga dan membela kehormatan aparat penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik

DKPP Berhentikan Tetap Anggota Panwascam Kedokanbunder Indramayu

Jakarta, DKPP- Anggota Panwascam Kedokanbunder M. Soleh yang diadukan oleh Panwas Kabupaten Indramayu, hari ini, Selasa (26/1) dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tetap oleh DKPP. “Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama M. Soleh selaku Anggota Panwascam Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu,” tutur anggota DKPP Endang Wihdatiningtyas yang membacakan amar

DKPP Berhentikan Enam Orang Pengawas Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap enam orang Pengawas Pemilu. Mereka adalah masing-masing satu orang dari Panwas Cianjur, Panwascam Kedokanbunder, Indramayu, dan ketua serta dua anggota Panwas Manado (lihat daftar di bawah).  Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin,

Ketua dan Anggota Panwaslu Balikpapan Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Sidang putusan untuk perkara Panwaslu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, diputus hari ini, Selasa (26/1). Dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, tersebut, DKPP menilai tiga Teradu yakni Ketua dan dua Anggota Panwaslu Kota Balikpapan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I

Surat Suara Kurang, KPU Kab Kolaka Timur Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (25/1) menggelar pemeriksaan terhadap Darwis, Hakpri, Adly Yusuf Saepi, Asri Alam Andi Baso, dan Irwan Kurniawan, ketua dan anggota KPU Kab Kolaka Timur (Koltim). Mereka diadukan oleh anggota Panwas Kab Koltim, La Golonga. Pasalnya, ada kekurangan surat suara dalam pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015

Bawaslu Aceh Audiensi soal Putusan MA yang Membatalkan SK KPU

Jakarta, DKPP- Provinsi Aceh pada 2017 dijadwalkan akan menyelenggarakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur. Akan tetapi, dua kabupaten yakni Nagan Raya dan Aceh Timur, saat ini penyelenggara Pemilunya sedang mengalami masalah. Atas masalah tersebut, Bawaslu Aceh berkunjung ke DKPP untuk audiensi. Hadir dalam audiensi Ketua Bawaslu Aceh Zuraida Alwi, dua Anggota Asqalani dan Muklir, serta

Dituduh Melampaui Undang-Undang, Ini Jawaban Ida

Jakarta, DKPP – Anggota KPU Republik Indonesia, Ida Budhiati, duduk sebagai Teradu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar siang kemarin (21/1). Namanya diseret karena dituduh telah melampaui undang undang. Pengadu, Miduk Purba, menuduhnya telah membuat penafsiran sepihak atas  putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, membuat pernyataan untuk mempengaruhi KPU Humbang

Pengadu dari Kab. Lima Puluh Kota Akui Surat ke Bawaslu RI Hanya Tembusan

Jakarta, DKPP- Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lima Puluh Kota, Harmen didampingi kuasa hukumnya, Masnur Marzuki dan Ambari, harus menerima kenyataan bahwa laporan mereka yang mendudukkan Bawaslu RI sebagai Teradu terbantahkan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan Kamis (21/1), setelah Ketua dan Anggota Bawaslu RI Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuhron dan Nelson Simanjuntak selaku pihak