Bogor, DKPP- Putusan DKPP sesuai pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal itu, sifat final dan mengikat tersebut banyak digugat di pengadilan umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan MK sendiri pada intinya mengatakan
Bogor, DKPP – Usai pemaparan materi terkait Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan Dalam Sidang DKPP yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung, Dr. Susilo Yustinus. SH., MH dan Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian oleh mantan Panitera MK Dr.Zainal Arifin SH.,MH, acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP
Bogor, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi jajaran Biro Administrasi DKPP memasuki hari kedua pada Kamis (08/12). Materi sesi pagi ini adalah “Penyusunan Risalah dan Notulensi Persidangan sebagai Bagian dari Perekaman Terhadap Pembuktian dalam Suatu Persidanganâ€, dengan pemateri Dr.Zainal Arifin SH.,MH. Mantan Panitera MK RI ini menguraikan terkait risalah dan notulensi. Menurut dia, risalah Persidangan
Bogor, DKPP – Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Norma tersebut bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai instrumen dasar yang sangat penting untuk berdirinya suatu negara dan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia bekerjanya hukum (pidana) dalam mewujudkan
Bogor, DKPP – Perkembangan jaman yang demikian pesat saat ini menuntut setiap staf yang bekerja pada Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak hanya bekerja dengan mengikuti rutinitas saja, karena rutinitas pekerjaan akan mengakibatkan statisnya cara berpikir. Demikian, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqqie dalam sambutan acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahap
Jakarta, DKPP- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, Rabu (7/12), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. RDP yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II kali ini untuk mendengarkan usulan tiga lembaga itu terkait RUU Penyelanggaraan Pemilu. RUU Penyelenggaraan Pemilu, seperti disampaikan oleh pimpinan rapat Ahmad Riza Patria, adalah
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie kembali menjelaskan pentingnya etika dalam penyelenggaraan Pemilu. “Bukan hanya rule of law, tetapi rule of ethics pun harus dikedepankan,†katanya saat diwawancara wartawan sebelum menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Rabu (7/12) pukul 10.00
Palembang, DKPP – Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Terkait hal tersebut dan dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia maka KPU, BAWASLU, DKPP akan menyusun Laporan Tripartit dalam bentuk “Buku Laporan
Palembang, DKPP – Berpijak dari sudut pandang penegakan kode etik dalam memotret penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu, DKPP berkesimpulan bahwa membangun konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai
Muba, DKPP – Dalam paparannya pada acara “Sosialisasi Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasinâ€, Jumat 2 Des 2016, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan faktor yang menyebabkan munculnya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pertama adalah faktor subjektif yakni dorongan dari dalam diri penyelenggara Pemilu sendiri