Diduga Hilangkan C1 Plano, KPU Kab Mukomuko Diperiksa DKPP

Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko, Rabu (9/10) bertempat di kantor Bawaslu Prov Bengkulu. Dawud, Syofia Diana, Dedi Disponsori, Khairanzar dan Abdul Hamid Diregar selaku ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko diadukan oleh Panwaslu Mukomuko, Munip, Ita Hartati dan Fadli Azmi. “Pada tanggal

DKPP Gelar Empat Sidang Di Bawaslu Provinsi Bengkulu

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang di Bengkulu selama 2 hari berturut-turut, yakni dari hari Rabu hingga Kamis (8-9/10), minggu ini. Sidang hari pertama Rabu (8/9), DKPP akan memeriksa KPU Kab Bengkulu Tengah pada pukul 10.00 WIB, KPU Kab Mukomuko pukul 13.00 WIB dan KPU Kab. Rejang Lebong pada pukul 16.00

Dituduh Tak Transparan, Ketua Panwaslu Sarmi Dilaporkan Anggotanya

Jayapura, DKPP- Alfonsius Ambani Ketua Panwaslu Kabupaten Sarmi, Papua dilaporkan ke DKPP oleh anggotanya, Yunitha Yaas. Menurut Yunitha, Teradu dianggap tak transparan kepada anggota yang lain terutama mengenai dana hibah. “Dana hibah Kabupaten Sarmi sudah dicairkan 500 juta, harusnya uang tersebut untuk pengawasan Pemilu, tapi digunakan untuk Teradu sebagai keperluan pribadi,” kata Yunitha dalam sidang

KPU Tolikara Diduga Tetapkan Hasil Suara dengan Data Palsu

Jayapura, DKPP- Penetapan hasil Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tolikara, Papua, masih bermasalah. YB Panus Jingga, dari DPC Partai Nasdem, mengaku telah dirugikan oleh KPU Tolikara. Dalam sidang kode etik yang digelar DKPP, Kamis (2/10), Panus mengungkapkan bahwa KPU Tolikara telah memalsukan data dengan menghilangkan suara seluruh caleg dari Nasdem di Tolikara.   “Pleno rekapitulasi

Hari Kedua di Papua, DKPP Gelar Sidang 9 Perkara

Jayapura-DKPP,- Kamis (2/10) DKPP merupakan hari kedua bagi DKPP dalam menggelar sidang daerah di Papua. Dalam hari kedua ini, sebanyak 9 perkara akan disidangkan di dua tempat yakni Polda Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua. Kesembilan perkara ini, dibagi kedalam 6 persidangan secara marathon yang di dua tempat yang masing-masing dimulai pukul 09.30 WIT, 13.00

DKPP Tak Boleh Temui Pihak yang Sedang Berperkara

Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) “mengharamkan” apabila Anggota maupun stafnya bertemu pihak yang sedang berperkara di DKPP  di luar persidangan.  “Ini merupakan etika kami, apabila anda sedang beperkara, bertemunya di ruang persidangan, Anda mengklarifikasi semuanya di persidangan,” kata salah satu staf bagian Pengaduan Santo Gotia, di Jayapura kemarin, (1/10). Saat itu, Santo bersama

KPU Mimika Ambil Alih Tugas PPD

Jayapura, DKPP- KPU Kabupaten Mimika, Papua, memutuskan untuk mengambil alih tugas salah satu Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di Mimika. PPD atau nama lain dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud adalah PPD Kecamatan Kuala Kencana, Mimika.    Keputusan tersebut dipermasalahkan oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Mimika dari Partai Gerindra M Nurman S Karupukaro.

KPU Papua Dianggap Hilangkan Suara Caleg PKB

 Jayapura, DKPP- Amos Edoway calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua dari Partai Kebangkitan Bangsa menduga KPU Provinsi Papua telah menghilangkan suaranya. Akibatnya, dia gagal memperoleh kursi legislatif.     Dugaan itu terungkap dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua, di Jayapura, Rabu (1/10). Menurut

Prof. Jimly Sarankan Uji Materi Plus Uji Formal

 *** Terhadap UU Pemilukada di Mahkamah Konstitusi   Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemerintah atau presiden tidak bisa mengajukan yudicial review terhadap Undang-Undang Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki legal standing atas undang-undang yang telah dibuatnya sendiri.   “Pemerintah tidak perlu menggugat. Karena yang menggugat pemohonnya sudah banyak. Ada masyarakat,