Diduga Bubarkan Pelantikan Pengurus Parpol, DKPP Periksa Ketua KPU dan Bawaslu Kota Sorong

Sorong, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 70-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (16/6/2023). Perkara ini diadukan oleh Hardian Tuasamu. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame (Teradu I) dan Ketua Bawaslu Kota Sorong Muhammad

Tio Aliansyah: Jangan Sepelekan Aduan DKPP

Pontianak, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau agar seluruh penyelenggara Pemilu tidak menganggap sepele aduan yang diterima DKPP. Menurutnya, penyelenggara Pemilu harus berlaku serius jika diadukan melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ke DKPP. Demikian disampaikan pria yang akrab disapa Tio ini saat menjadi narasumber dalam kegiatan

DKPP Terima Kunjungan LDII

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan dari Lembaga Dakhwah Islamiyah Indonesia (LDIi), di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (16/7/2023). Rombongan LDII ini diterima langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Sekretaris DKPP Yudia Ramli. Kegiatan ini sendiri dibuka dengan pengenalan DKPP oleh Heddy Lugito

Ketua DKPP: Tantangan Tim Pemeriksa Daerah Berat

Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki tantangan yang berat ke depan. Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 disebutnya menjadi tantangan yang harus dihadapi TPD. Demikian disampaikan Heddy saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) seluruh Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

DKPP Lantik 57 TPD Dari Empat Provinsi Baru dan Pengganti Antarwaktu 2022-2023

Sukoharjo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 57 Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu berasal dari empat provinsi daerah otonom baru (DOB) dan pengganti antarwaktu periode 2022-2023. Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito serta dihadiri anggota lainnya yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa

11 Tahun DKPP, Jaga Marwah Demokrasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-11 pada Senin (12/6/2023) di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, tema HUT ke-11 DKPP adalah “menjaga marwah demokrasi”. Menurutnya, tema ini mengingatkan tujuan pendirian DKPP yang menjadi penjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu. “Itu dimaksudkan menjaga marwah

Bawaslu RI: Kami Patuh Apapun yang Dihasilkan DKPP

Sukoharjo, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan sanksi DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan demokrasi di Indonesia. “Bagi kami sanksi-sanksi DKPP adalah bagian dari evaluasi bagi penyelenggara Pemilu, serta pembenahan untuk kemajuan besar bagi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri Syukuran Ulang Tahun

DKPP Terima 207 Aduan Selama Tahun 2023

Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, per 31 Mei 2023, DKPP telah 207 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan Heddy dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kabupaten Sukoharjo, Senin (12/6/2023). “Dari banyaknya aduan Sumatera Utara menjadi

DKPP Periksa PPK Sumberjaya Terkait Dugaan Manipulasi Hasil Seleksi PPS Oleh KPU Majalengka

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberjaya dalam sidang kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Jumat (9/6/2023) DKPP menghadirkan PPK Sumberjaya sebagai Pihak Terkait untuk mendengar keterangan mereka tentang proses dan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Ad Hoc Harus Satu Frekuensi Pahami Aturan Pemilu

Bekasi, DKPP – Penyelenggara Pemilu pada tingkat ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dituntut satu frekuensi dalam memahami peraturan atau regulasi kepemiluan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Keputusan KPU RI Nomor: 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau