Rilis Berita Perkembangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 25 April s.d. 2 Mei 2014 Jakarta, DKPP — Selama antara 25 April hingga 2 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 56 kasus. Setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materiel, dihasilkan: 37 kasus dinyatakan laik sidang, 12 kasus
Banda Aceh, DKPP- Besok, Rabu (7/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang pelanggaran kode etikpenyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Aceh. Sidang pertama akan digelar pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota PPK Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan sidang kedua akan digelar pukul 13.30 WIB dengan
**** Ketua KPU Sarmi Laporkan Tiga Anggotanya Jakarta – DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota Panwaslu Paniai dan KPU Sarmi dalam waktu yang berbeda, Rabu (7/5). Lokasi sidang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua. Sidang pertama akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT. Pengadu Markus Gobai
Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Akan Hadapi Sidang DKPP Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (6/5) akan menggelar sidang perdana dengan Teradu Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Teradu atas nama Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah diadukan oleh Rakhmat Husein dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih. Pengaduan
Pengaduan kepada Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Solok Naik Sidang Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan, pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memenuhi syarat untuk masuk sidang. Keputusan ini setelah DKPP menggelar rapat verifikasi materiil atas perkara nomor
Jakarta, DKPP- Dalam waktu dekat, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, akan menghadapi sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini setelah rapat verifikasi materiil DKPP hari ini (Jumat, 2/5) memutuskan bahwa pengaduan kepada mereka memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka, Ibrahim, Muhamad
Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Jumat (2/5) memutuskan bahwa pengaduan kepada Anggota Panwaslu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Baharuddin memenuhi unsur pelanggaran etika. Oleh karena itu, pengaduan dengan nomor perkara 94/I-P/L-DKPP/2014 tersebut akan segera disidangkan. Pengaduan ini disampaikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam
Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar Jumat (2/5) berkesimpulan bahwa pengaduan yang diajukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Amiruddin Alwi siap naik sidang. Hal ini setelah rapat yang dipimpin oleh Anggota DKPP sekaligus penanggung jawab verifikasi materiil perkara Nur Hidayat Sardini menilai pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran
Jakarta, DKPP – Makin banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang bakal disidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Paling tidak itulah hasil verifikasi berkas pengaduan yang masuk antara 28 April-1Mei 2014 sebanyak 19 kasus pengaduan. Setelah diverifikasi, dinyatakan 14 kasus naik sidang, 4 kasus dinyatakan dismissal, dan 1 belum memenuhi syarat. Demikian hasil verifikasi berkas pada Jumat (2/5) di