Pengadu: Kapolres Ambil Alih

Jakarta, DKPP – Ndara Tanggu Kaha, pihak prinsipal,  mengatakan banyak pihak yang menyebutkan bahwa Pemilukada Sumba Barat Daya terjadi keributan pada saat pleno hasil penghitungan suara. Padahal tidak ada keributan, pleno berjalan aman dan lancar. “Namun Ada konspirasi antara KPU, dan Polres. Setelah berita acara ditandatangani semua oleh pihak-pihak Pemilukada, tiba-tiba kapolres meminta bubar. Kapolres

DKKP Akan Selenggarakan Bimtek di Pontianak

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat-Minggu (15-17/11) akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Acara akan dilaksanakan di Hotel Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Peserta dalam acara ini adalah perwakilan dari KPU dan Bawaslu di tujuh provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,

Jelang Pemilu 2014, Ketua DKPP Jelaskan Situasi Politik Nasional kepada Pengusaha Batam

Batam, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Jimly Asshiddiqie, menjadi narasumber pada kegiatan diskusi interaktif yang diselenggarakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Gedung Marketing Centre BP Batam, Selasa (12/11/2013) pukul 14.00. Diskusi dengan tema “Penyelenggaraan Pemilu 2014 Dalam Dinamika Politik Serta Dampaknya Terhadap Iklim Investasi Baik Secara Nasional

Sidang Kedua Perkara Palangkaraya, Majelis Menganggap Cukup

Jakarta, DKPP–  Setelah sempat ditunda pada pekan lalu, sidang kedua dengan Teradu Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya Lodewik hari ini (Rabu, 13/11) kembali digelar. Sidang dilakukan dengan video conference (vidcon). Pengadu dan Teradu hadir di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Sedangkan Panel Majelis DKPP dengan Ketua Anna Erliyana didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini dan Saut Hamonangan Sirait

Ada Tradisi Baru dalam Sidang DKPP

Jakarta, DKPP – Ada fenomena yang tidak biasa dalam persidangan DKPP beberapa waktu terakhir ini. Fenomena tersebut yakni sebelum memulai sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu,  para Panel Majelis mengkonfirmasi kepada para pihak baik Pengadu maupun Teradu apakah mereka dimintai biaya/uang selama berperkara di DKPP. “Sebelum memulai sidang, kami ingin bertanya kepada Pengadu maupun

Sidang Kedua, Teradu KPU Kab Mimika Belum Siapkan Jawaban

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (12/11) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU, Panwaslu, PPD serta PPS di Kab Mimika, Papua. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan Pengadu serta jawaban Teradu. Namun, dalam sidang yang digelar secara video

Jimly: Konstitusi Akui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Lampung – Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dalam implementasinya kesadaran mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini belum memuaskan. “Dalam UUD 1954 Pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

Jimly: Mutlaknya Pengakuan Terhadap Adat

Lampung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di Hotel Seraton, Jalan Walter Monginsidi No.175 Bandar Lampun Senin (11/11). Acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM kerjasama dengan Universitas Lampung. Mantan Ketua

Warga Indonesia Mengenal Organisasi Lebih Dulu Dibanding Eropa

Lampung, DKPP –  Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, masyarakat Indonesia sudah mengenal organisasi. Bahkan mereka lebih dulu dibanding masyarakat Eropa maupun Amerika. Pada abad ke-17, masyarakat Indonesia sudah mengorganisir diri dalam bentuk organisasi nonpemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat

Indonesia Memiliki Kekayaan Bahasa

Lampung, DKPP – Bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan bahasa. Bahkan tidak ada bandingannya dengan negara mana pun.    Demikian disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat menjadi keynote speaker pada acara seminar “Penyusunan Strategi Kebijakan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-MK/2012 Tentang Pengakuan Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Adat” di