Jakarta, DKPP – Setelah diskors selama kurang lebih satu jam lima belas menit sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilpres 9 Juli 2014 dilanjutkan kembali tepat pukul 14.30 WIB. Komisioner KPU yang hadir dalam sidang kode etik KPU RI dan Bawaslu RI siang ini berjumlah sebanyak empat orang. Mereka
Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI diskors satu jam lima belas menit. Skor setelah mendengarkan jawaban dari Panwaslu Sukoharjo pukul 13.15. Sidang kita skors dulu hingga pukul 14.30, kata Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie. Selanjutnya, kata Jimly, setelah skor mendengarkan jawaban Teradu dari KPU Dogiyai dan KPU Halmahera Timur.
Jakarta, DKPP- Soal pembukaan kotak suara di beberapa TPS di DKI Jakarta masuk dalam materi pengaduan Tim Prabowo-Hatta kepada DKPP. Tim mengadukan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan komisioner KPU di 5 kota administrasi Jakarta. Menurut para Pengadu, pembukaan kotak suara pada 23 Juli 2014 itu tidak ada dasarnya, cacat hukum, dan melanggar kode etik
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno bersama empat komisioner lainnya membenarkan bahwa KPU DKI menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS se-DKI. Memang benar kami telah melakukan PSU di 13 TPS, yang meliputi 7 TPS di Jakarta Utara, 4 TPS di Jakarta Pusat , 1 TPS di Jakarta Selatan dan 1 TPS
Jakarta, DKPP – Sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI sedang berlangsung. Dari KPU RI yang hadir, Husni Kamil Manik, ketua dan lima anggotanya, Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Rizky Kurniansyah, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro. Sedangkan dari Bawaslu RI, Muhammad, ketua, Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdaningtyas, masing-masing sebagai anggota. Ketua
Jakarta, DKPP- Salah satu pengaduan yang disampaikan Tim Kampanye Prabowo-Hatta ke DKPP adalah keputusan KPU yang meloloskan Jokowi sebagai calon presiden 2014. Menurut mereka, keputusan itu cacat secara administratif karena Jokowi tidak memenuhi syarat terkait izinnya kepada Presiden. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2009, calon presiden atau wakil presiden yang masih menjabat sebagai gubernur
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini (Rabu, 13/8/2014) kembali menggelar sidang untuk perkara terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Ini adalah sidang ketiga dengan agenda mendengarkan jawaban para Teradu, baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu. Seperti diketahui, sidang terkait Pilpres ini oleh DKPP digelar secara maraton di Ruang KH M
Jakarta, DKPP – Sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI kembali digelar hari ini Rabu 13/8. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang KH Rosjidi, Kemenag, Jl. MH Thamrin, No.6. Teradu yang lebih awal datang adalah anggota KPU RI, Sigit Pamungkas. Dia datang sekaligus mengisi presensi pukul 09.00 WIB. Selain itu,
*** Terkait Pilpres Jakarta, DKPP – Jadwal Putusan sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU RI dan Bawaslu RI rencananya akan dibacakan berbarengan dengan jadwal pembacaan Putusan terkait Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Rencana ini sudah disepakati di lingkungan internal DKPP. “Jadwal Putusan akan bareng dengan di MK, supaya tidak saling pengaruh-mempengaruhi. Bisa beda jam. Bisa duluan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi inspirasi demokrasi. Bahkan bisa menjadi contoh bagi anggota-anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) atau lebih dikenal dengan OKI. “Sesudah terlaksana pemilihan langsung pertama tahun 2004, kita dicatat sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India