Jakarta, DKPP – Bertempat di gedung Pusat Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung RI, Selasa 29/9 pukul 13.30 WIB Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Maluku Tenggara Barat. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan aduan yang disampaikan oleh Pengadu
Jakarta, DKPP – Selama ini struktur penyelenggara Pemilu di atasnya baru akan turun tangan atau intensif melakukan pembinaan kepada jajarannya apabila terjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu di bawah. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, cara pembinaan kuratif semacam itu tidak akan efektif karena sebuah pelanggaran kodeetik penyelenggara Pemilu biasanya dimulai sejak lama atau jauh hari
Jakarta, DKPP – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Nur Hidayat Sardini berfoto bersama dengan Kasub Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah II Biro Administrasi DKPP Arif Ma’ruf dan Kasub Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi DKPP Umi Nazifah, di Gedung Sarinah, Lantai 12, Jalan MH Thamrin, Jakarta, tadi pagi (29/10). Arif sebelumnya di Pelaksana pada Biro Teknis
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat-Minggu (25-27/10) bertempat di Hotel Horison, Bogor menggelar Evaluasi Pelaksanaan Tugas DKPP RI. Disela-sela evaluasi, diisi pula acara pematangan draf Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. Dalam acara ini DKPP melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kepolisan RI,
Jakarta, DKPP – Anggota majelis DKPP Nelson Simanjuntak menilai Teradu dan Pengadu pada sidang KPU Jatim bersandiwara. Majelis mempertanyakan atas sikap Pengadu yang seolah permisive atas jawaban sikap Teradu. Sebagaimana diketahui, Trimoelja D Soerjadi, kuasa hukum dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf mengadukan Ketua KPU Jatim ke DKPP karena dinilai telah bertindak tidak imparsial. Namun Ketua
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada
Jakarta, DKPP– Akibat tidak tersedianya anggaran, pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) tidak dapat menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP, hari ini, Kamis (24/10). Sebelumnya, kelima komisioner KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) ini dilaporkan oleh Florentina Laiyan, Ketua Panwaslu Kab Maluku Tenggara Barat (MTB). Kelimanya disangkakan
Jakarta, DKPP- Sidang perdana perkara Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (24/10) dengan agenda penyampaian pokok pengaduan oleh Pengadu dan penyampaian Jawaban oleh Teradu. Sidang dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Anna Erliyana. Pengadu adalah Ketua DPD PKS Kab Kep Selayar Arfianto dan Caleg DPRD Kab Kep Selayar
Jakarta, KPU– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadiri rapat Pleno terbuka terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Acara tersebut digelar KPU di ruang sidang KPU, Jalan Imam Bonjol, pukul 14.00 WIB. Hadir dalam acara tersebut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait dan Prof Anna Erliyana.
Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada