Surabaya, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019, Minggu (14/7) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Hamsuri melalui kuasa hukumnya Ach. Supyadi, SH (advokat). Ada delapan penyelenggara pemilu baik di tingkat Kabupaten Sumenep maupun di tingkat adhoc yang menjadi Teradu dalam perkara ini
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang, yaitu Ali Amin, Abu Yamin, Hendra Gunawan, Debby Yosiana dan Eskan Budiman. Kelima orang tersebut diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk nomor perkara 156-PKE-DKPP/VII/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sabtu (13/7/2019).
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 155-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (12/7/2019). Pengadu dalam perkara ini adalah seorang petani bernama Herman. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin, yaitu Ibzani HS. dan Zulkifli. Dalam pokok
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 135-PKE-DKPP/VI/2019. Yang bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (12/7/2019). Perkara ini diadukan oleh seorang Calon Legislatif (Caleg) bernama Kawairus Efendy yang memberikan kuasanya kepada Hendri Dunan, Abdul Asri, Sunaryo, Muhammad Sadam
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 148-PKE-DKPP/VI/2019 pada Sabtu (13/7/2019). Sidang ini bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Pongtiku, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pengadu: Syamsul Bahri, koordinator Bidang Hukum dan Advokasi, DPW PKS Provinsi Sulawesi Barat Teradu:
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (12/7/19) siang. Pengadunya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang, yaitu M. Taufik, Dadang Apriyanto, Eva Yuliani, Eko Kusnadi dan Sri Maryanti. Sementara Teradu dalam perkara ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 164-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang pemeriksaan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Jumat (12/7) pukul 10.00 WIT. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kab. Tambrauw yakni Abraham Yosias Imbiri, Simon Petrus Baru, Saharul Abdul
Surabaya, DKPP- Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan namanya adalah untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu dan bukan sebaliknya, DKPP ingin mempertontonkan kelemahan penyelenggara. Demikian disampaikan oleh Prof. Muhammad saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (12/7) di Hotel Luminor, Kota Surabaya. Anggota DKPP Prof. Muhammad meminta
Surabaya, DKPP- Prof. Muhammad berharap agar para penyelenggara dalam bekerja mengelola pemilu tidak melihat DKPP seperti “orang-orangan sawah” artinya baru bekerja dengan baik hanya karena takut dijatuhi sanksi, tetapi jika tidak ada DKPP mereka mencoba “main-main”. Hal ini diungkapkan dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (12/7) di Hotel Luminor,
Mamuju, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menyampaikan bahwa Pengadu harus terbuka saat menyampaikan identitas Pengadu dalam persidangan. Pasalnya, siapa saja bisa mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke lembaganya. Baik itu masyarakat, parpol, calon anggota legislatif, dan lain sebagainya. “Jadi legal standingnya itu bisa dilebih dipahami oleh majelis, dan