Surabaya, DKPP – Tidak hanya penyelenggara pemilu di tingkat permanen yang berpotensi melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, namun juga penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc. Bahkan potensi pelanggarannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu tingkat permanen. Lalu bagaimana prosedur penanganannya? Hal tersebut mengemuka dalam tanya jawab saat sesi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Surabaya, DKPP – Seorang penyelenggara Pemilu diisi tidak hanya oleh orang-orang yang mengerti soal aturan dan ahli Pemilu akan tetapi juga harus memenuhi kriteria memegang teguh prinsip-prinsip etika dan moral sebagai seorang penyelenggara Pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad pada materi Evaluasi Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jawa Timur. “Penyelenggara Pemilu yang
Surabaya, DKPP – Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah menjaga integritas dan kehormatan penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam pada materi evaluasi penanganan kode etik penyelenggara pemilu di Jawa timur. Forum ini adalah rangkaian kegiatan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu Se-Jawa Timur, Jum’at (7/12). Peserta kegiatan ini adalah
Surabaya, DKPP — Seorang penyelenggara Pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. “DKPP tidak akan mengurusi di luar urusan penyelenggaraan Pemilu,†kata Ida Budhiati dalam kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemliu se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (12/6/2018). Kegiatan ini diikuti oleh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu
Surabaya, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Jatim, (6-8/12) di Surabaya. Tingginya jumlah pengaduan di Provinsi Jatim yakni sebanyak 198 aduan sejak tahun 2012 hingga 2018 menjadi alasan pendidikan etik digelar di Kota Pahlawan ini. Tenaga ahli DKPP Ferry Fathurrohman, PhD menjelaskan bahwa Provinsi Jatim menduduki peringkat ketiga
Surabaya, DKPP- Etika adalah tuntunan hidup tentang apa yang patut dan tidak patut yang berasal dari dalam diri manusia. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP  Prof Teguh Prasetyo dalam menyampaikan materi tentang asas dan prinsip penyelenggara pemilu pada Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Jatim, Jumat, (7/12) di Surabaya. Selanjutnya, ia memberikan contoh tentang kepatutan sebagai penyelenggara pemilu. “Main
Surabaya, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Teguh Prasetyo mengingatkan penyelenggara pemilu se-Jatim agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial, Jumat (7/12) di Surabaya. Hal ini disampaikan Prof. Teguh Prasetyo, menjadi narasumber di kelas A dlm “Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Prov. Jawa Timur†dg moderator TA Ferry Fathurokhman dan TA Rian
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerjasama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemliu se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (12/6/2018). Kegiatan ini diikuti oleh komisioner dan kepala sekretariat Bawaslu kabupaten/kota dan komisioner KPU kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan ini Anggota DKPP Prof. Muhammad, Dr. Ida Budhiati,
Jakarta, DKPP – Prasyarat Pemilu yang berintegritas menjadi keniscayaan dari penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional. Mereka dituntut selain paham aturan juga profesional.  “Penyelenggara Pemilu tidak hanya punya pengetahuan tetapi juga keahlian. Yaitu keahlian dalam mengatasi masalah sekaligus mencarikan solusinya dari masalah-masalah tersebut. Terlebih pelaksanaan Pemilu sekarang lebih rumit,†pesan Ida dalam acara menyampaikan materi
Jakarta, DKPP – Tantangan Pemilu 2019 sangatlah kompleks dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pasalnya, Pemilu 2019 Pileg, dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan.  “Penyelenggara Pemilu dituntut untuk mengerti dan memahami peraturan dan teknis pelaksanaan Pemilu,†kata Anggota DKPP Ida Budhiati saat menyampaikan materi dalam acara Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik tahun 2018 dengan tema “Mewujudkan Pemilu 2019