Ambon, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini merilis, sebanyak 18 penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku telah diberhentikan oleh DKPP. Mereka yang diberhentikan ada yang dari jajaran pengawas dan KPU baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Paparan itu disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS ketika mengisi acara Orientasi Tugas
Ambon, DKPP- Penegakan kode etik penyelanggara Pemilu yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan penegakan kode etik, secara tidak langsung akan menempatkan para penyelanggara Pemilu sebagai obyeknya. “Kode etik penyelenggara Pemilu itu di satu sisi dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara. Juga dapat menyelamatkan Saudara dari moral hazard. Akan tetapi, penegakan
Ambon, DKPP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sedang menggelar orientasi bagi seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Maluku. Sebanyak 55 peserta dari 11 Kabupaten/kota hadir dalam acara ini. Acara di gelar di Hotel Amaris, Kota Ambon, mulai Minggu-Jumat (23-28/11). Salah satu narasumber yang dihadirkan adalah Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini. Nur
Yogyakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan materi tentang Etika Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Orientasi Kepemiluan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) yang diselenggarakan di Hotel @HOM Platinum Yogyakarta pada Selasa (20/11/2014). Mantan Ketua MK (2003-2008) ini mengisi materi tentang etika penyelenggara Pemilu. Dalam paparannya,
DKPP Periksa KPU dan Panwaslu Kota Serang Jakarta, DKPP – Hari ini, Rabu (26/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang dengan nomor perkara 282/DKPP-PKE-III/2014. Pada sidang pertama tertanggal 23 Oktober 2014 lalu, bertempat dikantor Bawaslu Banten, Pengadu atas nama Hj Munjiah selaku Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 1 Nomor Urut 1 memaparkan dugaannya tentang
*** Tidak Terbukti Melanggar Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi sebanyak 29 penyelenggara Pemilu. Mereka tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Demikian disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, 10 perkara, Senin (24/11). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Saut H Sirait dan Anna Erliyana, Valina
Jakarta, DKPP – Hari ini, Senin (24/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan untuk 14 perkara. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi anggota Prof. Anna Erliyana, Valina Singka, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Sidang yang berlangsung pukul 14.00 WIB ini, digelar melalui video conference di
Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa adanya amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jimly saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Nasional Kebangsaan Kajian Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang digelar di Hotel Bumi Minang pada Jumat (21/11). “Dengan kata
Bogor,DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa target tahun ketiga lembaganya adalah meningkatkan kualitas Putusan. “Untuk meningkatkan kualitas Putusan itu harus ditingkatkan kualitas kinerja,†katanya saat Rapat Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persidangan, Kamis malam (20/11). Dia menjelaskan, parameter kualitas kinerja adalah dimulai dari kualitas pengaduan, kualitas gelar perkara,
Sawahlunto, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan materi tentang Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, di Hall PT. Bukit Asam – UPO Kota Sawahlunto pada Kamis (20/11/2014). Dihadapan peserta diskusi publik, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengatakan