Saut: DKPP Tidak Mengomentari Putusan Pengadilan Mana Pun

Jakarta, DKPP- Acara Focus Group Discussion (FGD) Tim Pemeriksa Daerah yang diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta, pada hari kedua, Rabu (17/12), masuk sesi materi. Peserta dibagi dalam tiga kelas. Di kelas C, FGD dipandu oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dengan moderator PLt Kepala Bagian Persidangan DKPP Osbin

Sekjen: Tetap Jaga Integritas

Jakarta, DKPP – Malam ini merupakan hari pertama digelar acara Focus Group Discussion Penguatan Kapasitas Kode Etik Bagi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Gedung Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri LAN, Jalan Administrasi II,  Selasa (16/12).  Acara ini rencananya akan dilaksanakan hingga Kamis (18/12). Hadir dalam kegiatan seluruh Tim Pemeriksa Daerah baik dari unsur KPU, Bawaslu

Ketua DKPP: Terimakasih TPD

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan rasa terimakasih kepada Tim Pemeriksa Daerah. Atas perannya, DKPP merasa sangat terbantu dalam pemeriksaan  kode etik penyelenggara Pemilu.  “Selama tahun 2014 ada hampir 900 pengaduan dari seluruh Indoensia. Sebagian didismiss dan sebagian masuk sidang. Bila tidak ada TPD, kami rasanya tidak sanggup,”

Ketua DKPP Membuka FGD Tim Pemeriksa Daerah

Jakarta, DKPP – Acara Focus Group Discussion (FGD) Tim Pemeriksa di Daerah secara resmi telah dibuka oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Selasa (16/12/2014) malam. FGD ini digelar di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta. Ketua DKPP didampingi oleh empat Anggota, yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak,

Akhir Tahun, DKPP Gelar FGD Bersama Tim Pemeriksa Daerah

Jakarta, DKPP- Memasuki akhir tahun 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD). Acara diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta, pada Selasa-Rabu (16-17/12/2014). Seperti diketahui, DKPP telah membentuk TPD di 33 provinsi mulai Februari 2014. Setiap provinsi ada empat anggota

KPU Kota Cimahi Diadukan ke DKPP

Bandung, DKPP – KPU Kota Cimahi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, KPU Kota Cimahi telah menetapkan Udin Kamaludin sebagai calon anggota DPRD Kota Cimahi terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Pengadu, Radian Syam, kuasa hukum Iwan Dermawan, calon terpilih itu masih sedang mengikuti proses peradilan dalam tindak pidana Pemilu terkait adanya dugaan

Pengadu Tanyakan Ketidakhadiran Teradu KPU dan Bawaslu Jabar

Bandung, DKPP – Pengadu, Radian Syam, mempertanyakan ketidakhadiran  ketua dan anggota KPU Jabar serta ketua dan anggota Bawaslu Jabar dalam sidang kode etik KPU dan Panwaslu . Pasalnya, mereka juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  “Mohon penjelasannya kepada Ketua Majelis atas ketidakhadiran para Teradu, KPU dan Bawaslu Jabar,” kata Radian Syam, Sabtu (13/12).

Ketua dan 3 Anggota KPU Empat Lawang Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP- Dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan hari ini, Jumat (12/12) DKPP menjatuhkan Sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu di Kab Empat Lawang. Keempatnya yakni,Ketua dan tiga anggota KPU Kab Empat Lawang. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetapkepada Teradu I atas nama A. Rivai Avin, Teradu II atas nama Iskandar Imran, Teradu III

Peran DKPP Sangat Efektif

Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran sangat efektif terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Lembaga yang mengurusi kode etik ini mampu membuat para penyelenggara pemilu lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan tugas. “Saya membandingkan, peran DKPP ini lebih efektif ketimbang pidana. Bahkan, ketika saya riset di daerah, para KPU sangat takut sekali dengan DKPP,”

Melanggar Etik, DKPP Berhentikan 7 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/12/2014), memutuskan, sebanyak tujuh penyelenggara Pemilu dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Oleh DKPP, mereka semuanya diberhentikan secara tetap. “Tujuh Teradu, yang merupakan penyelenggara Pemilu telah kami berhentikan hari ini. Mulai hari ini, mereka tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu,” terang Ketua Majelis Sidang Anna Erliyana,