Dr. Alfitra Salamm: Putusan DKPP Dibuat Dengan Seadil-adilnya

Batam, DKPP – Putusan dari perkara-perkara yang disidangkan oleh DKPP sudah dibuat seadil-adilnya. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm ketika memberi materi kepada Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat dalam Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap I di Hotel Pacific, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (30/11/2019). “Sanksi DKPP ini sudah

Rapat Evaluasi Kode Etik Diharapkan Menjadi Refleksi Bagi TPD

Batam, DKPP – Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap I diharapkan menjadi momentum refleksi bagi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) terhadap proses persidangan dugaan pelanggaran KEPP selama ini. Harapan ini diucapkan oleh Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap I di Kota Batam, Provinsi

Prof. Muhammad: TPD Diharapkan Tingkatkan Kinerja

Batam, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) diharapkan untuk meningkatkan kinerja dalam kaitannya dengan sidang-sidang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan DKPP. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP, Prof. Muhammad, dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap I di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (29/11/2019) malam. Secara spesifik, Muhammad

Dr. Harjono: 42 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tetap Selama 2019

Batam, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengungkapkan statistik terkait putusan yang dikeluarkan DKPP selama 2019. Menurutnya, setidaknya sudah 238 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang sudah diputus pada tahun ini. Hal ini diungkapkannya ketika memberi sambutan dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahap I di Hotel

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai Kembali Diperiksa DKPP

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 232-PKE-DKPP/VIII/2019, Rabu (27/11/2019) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura. Sidang tersebut adalah sidang kedua, sebelumnya sidang pemeriksaan digelar melalui video conference, Jumat (18/10/2019). Ketua majelis dan para pihak baik Pengadu dan Teradu berada

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Jayapura

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 253-PKE-DKPP/VIII/2019, Rabu (27/11/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Papua. Pengadu pada perkara tersebut adalah H. Abdul Rajab dan Wali Wonda, calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura yakni Oktovianus

Tidak Tindaklanjuti Laporan Money Politik dan Rekomendasi Sanding Data, Bawaslu & KPU Kab. Subang Diperiksa DKPP

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019, sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/11/2019), pukul  09.00 WIB. Pengadu pada perkara tersebut adalah Ahmad Sulaeman, Caleg DPRD dapil 7 dari PKB. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota KPU

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire Diperiksa Dalam Sidang Lanjutan DKPP

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 233-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Papua, Kota Jayapura, Kamis (28/11/2019), pukul 19.30 WIT. Pengadu pada perkara tersebut adalah Kristianus Agapa. Ia merupakan Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Papua, dari Partai Kebangkitan Bangsa