Tiga Pesan Ida Budhiati Kepada Penyelenggara Pemilu Peserta Pendidikan Etik

Makassar, DKPP- Kesuksesan teknis penyelenggaraan pemilu, sebagian besar ada di pundak penyelenggara pemilu sebagai garda terdepan. Hal tersebut ditegaskan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam penutupan kegiatan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (28/2) di Makassar. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut Ida menyampaikan tiga hal, pertama bersama-sama secara terintegrasi yakni KPU, Bawaslu

Prof Teguh: Etik Lebih Tinggi Daripada Hukum

Makassar, DKPP- Etik itu lebih tinggi dan lebih luas daripada hukum. Hal tersebut disampaikan anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dalam acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (28/2) di Makassar. “Etik itu lebih tinggi daripada hukum. Contoh sederhana, di ruangan ini tidak ada aturan harus duduk seperti ini dan berpakaian seperti ini,

Ida Budhiati: Problem Etik Belum Tentu Problem Hukum

Makassar, DKPP-Pemeriksaan perkara hukum dan etika dapat berjalan paralel. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat menjawab pertanyaan peserta pendidikan etik di Makassar, Kamis (28/2). Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum, tetapi yang melanggar hukum sudah tentu melanggar etik “Meskipun tidak terbukti dalam aspek pidana, belum tentu

Bawaslu dan KPU Dukung Program Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu

Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Sekretaris Jenderal Gunawan Suswantoro dalam laporannya pada acara pembukaan kegiatan ini, Rabu (27/2) malam menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan etik dilakukan dalam rangka mempersiapkan Pileg dan Pemilu tahun 2019. Ia juga menjelaskan bahwa program pendidikan etik akan

Asmanto: Optimis Pemilu 2019 Di Sulawesi Selatan Berjalan Kondusif

Makassar, DKPP –  Pelaksanaan Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan optimis akan berjalan lancar. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya dan juga kedewasaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan H. Asmanto Baso Lewa, S. E, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan pada pembukaan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara

Ketua DKPP : Tanggung Jawab Melaksanakan Pemilu Jurdil Adalah Tugas Yang Mulia

Makassar, DKPP – Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan 17 April mendatang merupakan tantangan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Andil sebagian besar kesuksesan pelaksanaan Pemilu ada pada  Penyelenggara Pemilu. Hal itu diungkapkan Ketua DKPP, Dr. Harjono saat memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro

DKPP Gelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se- Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelengara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, pada Rabu (27/2) malam. Peserta acara ini adalah Ketua KPU Kabupaten/Kota,  Anggota KPU Kabupaten/Kota (Divisi Hukum), ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan), kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan staf teknis Bawaslu Kabupaten/Kota

DKPP Berhentikan Tetap Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang tersebut DKPP memberhentikan secara tetap Zuraida Alwi dari jabatannya sebagai anggota Panwaslih Provinsi Aceh.  “DKPP menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu

Tidak Menjalankan Tugas Lembaga, DKPP Berhentikan Ketua PPK di Konawe Utara

Jakarta, DKPP– Penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja secara optimal dan profesional. Bila, tidak akan berakibat fatal baik terhadap lembaga maupun terhadap orang yang bersangkutan.  Seperti yang dialami oleh Abd Wawan, Ketua  PPK  Kecamatan  Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Dia diberhentikan oleh DKPP karena tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. “DKPP menjatuhkan sanksi berupa  Pemberhentian Tetap 

Hadiri Kegiatan Partai, Anggota Bawaslu Tegal Mendapat Sanksi Peringatan Keras Terakhir

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Harpendi Dwi Pratiwi, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam pertimbangan putusan DKPP, Teradu mengakui pernah mengikuti beberapa kegiatan PDI Perjuangan Kabupaten Tegal terutama