Sidang kedua,  Pihak Terkait Tidak Tahu Ada Pembukaan Kotak Suara 

Papua,- Sidang dengan Teradu anggota KPU Kabupaten Jayapura Fred H Sorontau dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura memasuki babak kedua. Kali ini agendanya mendengarkan pihak terkait, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura.     Menurut Anggota KPU Kabupaten Jayapura Divisi Logistik, Renida Jozelina Toroby, ia tidak pernah memerintahkan untuk membuka kotak suara. Pada saat

Pengadu Sebut Teradu Membangkang Atasan

Jakarta, – Tidak mau menjalankan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura menjalani sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka dinilai membangkang atasannya.  Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura pada Kamis, (14/9) di Mapolda Papua, pukul 13.00 WIT. Selaku pengadu adalah atasannya sendiri ketua

Ketua DKPP: SOP Memiliki Kepastian Hukum

Bogor, DKPP-Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) Persuratan. Kegiatan ini berlangsung tanggal 14-15 September. Saihu tenaga ahli DKPP menjadi moderator dalam kegiatan tersebut, dia menyampaikan pentingnya persuratan. Menurutnya, persuratan menjadi hal penting karena menjadi alat komunikasi dari lembaga.  “Persuratan merupakan hal yang penting sebagai alat komunikasi dalam lembaga. Selain

Diskusi AIPI Demi Terwujudnya Pilkada Sulut Yang Berkualitas

Manado, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2018, ada enam daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakannya. Keenam daerah kabupaten/kota itu ialah kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Talaud, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Kota Kotamobagu. Beberapa tokoh masyarakat yang akan diusung di Pilkada enam kabupaten/kota di Sulut mulai muncul

DKPP Tegaskan Tidak Ada Kekosongan Hukum

DKPP, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (14/9) menggelar konferensi pers menjawab pernyataan terkait keterlambatan dalam menetapkan Peraturan DKPP. Ketua DKPP        Dr Harjono, M.CL didampingi Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal dan Ahmad Khumaidi Kepala Biro Administrasi DKPP menegaskan bahwa tidak ada kekosongan hukum meskipun perubahan terhadap Peraturan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang

DKPP Akan Fokus Sosialisasi

Jakarta, – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 sudah memasuki tahapan. Ada 171 daerah yang akan melaksanakan hajatan lima tahunan ini. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 17 Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, 115 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 39 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.   “Itu artinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat besar,”

KPU Kabupaten Jayapura Akan Jalani Sidang Etik

Jakarta, – DKPP Akan menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kab. Jayapura, serta Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (14/9/2017) pukul 10.00 WIT. Pengadunya, Arsi Divinubun kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya. Sidang ini merupakan lanjutan sidang kedua, dengan agenda pemeriksaan. Jumlah Teradu cukup

DKPP Bahas Isu Strategis Terkait Revisi Kode Etik dan Pedoman Beracara Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (30/8) menggelar kegiatan yang bertema ”Rapat Pembahasan Peraturan DKPP tentang Kode Etik Peyelenggara Pemilu dan Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilu”.   Dalam kegiatan tersebut, DKPP mengundang ketua dan anggota Bawaslu dan KPU periode 2017-2022. DKPP juga mengundang ketua dan anggota DKPP, KPU dan Bawaslu masa bakti periode 2012-2017.  Hadir dalam