Aktivitas

Terbukti Lalai Dengan Rekam Jejak Panwascam, DKPP Berhentikan Tetap Tiga Pengawas Pemilu Kab. Nias Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga pengawas Pemilu dari Kabupaten Nias Selatan dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 36-PKE-DKPP/XII/2022. Ketiga pengawas Pemilu tersebut adalah Pilipus Famazokhi Sarumaha dan Alismawati Hulu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, serta Fredikus Famalua Sarumaha selaku Anggota

DKPP Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (19/1/2023). DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan mengunjungi DKPP untuk audiensi terkait penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Utara termasuk sebagai zona merah dalam aspek

Diduga Rekayasa Penunjukan Kasek Panwascam, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Pesisir Barat

Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 46-PKE-DKPP/XII/2022 di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Senin (16/1/2023). Perkara ini diadukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Henri Dunan. Ia memgadukan Ketua dan Anggota Bawaslu KPU Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Irwansyah,

Diduga Loloskan Pengurus Parpol Sebagai Panwascam, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Trenggalek

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 45-PKE-DKPP/XII/2022 secara virtual, pada Kamis (12/1/2023). Perkara ini diadukan Teguh Hadiwidodo. Ia mengadukan Ahmad Rokhani, Farid Wadjdi, Rusman Nuryadin, M. Triono Alfata, dan Prayogi (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek) sebagai Teradu I sampai V.

Di Hadapan Komisi II, Heddy Lugito: DKPP Kebanjiran Pengaduan 

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Dalam RDP ini, Heddy paparkan kinerja DKPP. Antara lain dalam satu bulan terakhir ini, DKPP kebanjiran pengaduan sebanyak 55 pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Probolinggo Terkait Seleksi Panwascam

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 48-PKE-DKPP/XII/2022 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Perkara ini diadukan Endrik Yanwar Fathur Direngga. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo, yaitu Fathul Qorib, Zaini Gunawan, Ahmad Nasaruddin Lathif, Rifqohul Ibad, dan Yonki Hendriyanto,

Sekretariat DKPP Serahkan SK Kepada 15 Tenaga Ahli DKPP

Jakarta, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 15 Tenaga Ahli DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Penyerahan SK ini juga disertai dengan penandatanganan perjanjian kerja oleh 15 Tenaga Ahli tersebut. Dalam kesempatan ini, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan ucapan terima kasih kepada 15 Tenaga Ahli DKPP

Mantan Bupati Tolikara Bantah Tandatangani SK Pemberhentian Dua Anggota KPU Tolikara

Jakarta, DKPP – Bupati Tolikara periode 2017-2022 Usman G. Wanimbo membantah telah menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dua Anggota KPU Kabupaten Tolikara, Elmus Wanimbo dan Antonius Rumwarin. Hal itu disampaikan Usman G. Wanimbo ketika hadir sebagai Saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Ruang Sidang

Ratna Dewi: Demokrasi dan Partisipasi Harus Beriringan 

Bandung, DKPP – Pemilu dan partisipasi bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam demokrasi. Partisipasi pemilih yang tinggi menjadi kunci serta tolok ukur pemilu berjalan sukses atau tidak. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo menegaskan tanpa partisipasi bukan demokrasi. Karena demokrasi identik dengan partisipasi. Hal ini disampaikan Ratna Dewi

Seleksi Penyelenggara Harus Tunduk Pada Rule of Ethic   

Jakarta, DKPP – Proses seleksi calon penyelenggara Pemilu, baik itu Bawaslu dan KPU, tidak hanya tunduk pada rule of law tetapi juga rule of ethic. Hal tersebut sebagai langkah awal untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritras dan dipercaya masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan pembekalan bagi Tim