Ini Ukuran-Ukuran Sebuah Negara Demokratis

Serang, DKPP- Mengukur sebuah negara demokrasi atau tidak itu bukanlah hal sulit. Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat, ada empat kriteria. Pertama, regulasi tahapan Pemilu bercirikan kepastian hukum, mengatur semua hal yang perlu diatur, ditafsir dengan makna tidak ganda, dan konsisten satu sama lain. Kedua, setiap tahapan Pemilu berdasarkan asas-asa Pemilu demokratik.

DKPP Rehabilitasi KPU Kab. Mamuju Tengah dan Mamuju Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (22/6) kembali menggelar putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Pembacaan putusan dipimpin langsung oleh ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, dengan didampingi anggotanya Prof. Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. Satu di antara tujuh perkara yang diputus DKPP yakni perkara

KPU Kab. Tolitoli Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Jakarta, DKPP – Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kab. Tolitoli pada sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP yang digelar, Rabu (22/6). “Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Hambali Mansur selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toli-toli, Teradu II atas nama

Teradu KPU Kab. Indramayu Menilai Putusan DKPP Adil, Proporsional, dan Profesional

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dengan agenda pembacaan tujuh putusan, Rabu (22/6). Satu di antaranya perkara nomor 95/DKPP-PKE-V/2016 dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Indramayu. Mereka diadukan oleh Panwas Kab. Indramayu, Supandi, Abdullah Irlan, dan Tarjono. Dalam dalil aduan Pengadu, disebutkan bahwa para Teradu telah bertindak tidak profesional karena melalui

Rehabilitasi untuk Panwas dan Sanksi Peringatan untuk KPU Pasaman Barat

Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pasaman Barat yakni Asril, Emra Patria, dan Muhammad Jamil, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sementara itu, lima komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat yakni Syafrinaldi, Mardayanti, Bakti Pramana, Abdul Gafur, dan Eki Kurniawan, Rabu (22/6), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pernyataan tersebut terungkap

Ketua DKPP: Catat, Penyelenggara Pemilu yang Sudah Dipecat akan Diblacklist

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap sepuluh penyelenggara Pemilu. Mereka adalah masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) dan KPU Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat).  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan, sanksi peringatan bersifat mendidik baik peringat tertulis maupun peringatan keras. “Meskipun demikian, janganlah

Komisioner KPU Papua Barat Tidak Langgar Etik

Jakarta, DKPP- Lima komisioner KPU Provinsi Papua Barat yakni Amos Atkana, Yotam Senis, Paskalis Semuanya, Abdul Sidik, dan Christine Ruth Rumkabu, Rabu (22/6), dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pernyataan tersebut terungkap dalam putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini di Jakarta. Atas putusan itu, kelimanya kemudian dipulihkan (direhabilitasi)

Terbukti Tidak Cermat, Komisioner KPU Gowa Dapat Sanksi Peringatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa pada sidang pembacaan putusan yang digelar pagi ini, Rabu (22/6) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Utama DKPP. “Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu Satu atas nama Zainal Ruma, Teradu Dua

DKPP Rehabilitasi Ketua KPU Kota Dumai

Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan terhadap perkara nomor 98/DKPP-PKE-V/2016. Dengan Teradu ketua KPU Kab Dumai atas nama Darwis. Darwis diadukan rekan sesama guru yakni Hasan Nasution. Dalam pemeriksaan melalui video conference yang digelar DKPP, Rabu (6/1) lalu. Hasan menuturkan alasannya mengadukan Darwis. Menurutnya, Darwis selain menduduki jabatan sebagai ketua KPU Kota

Pihak Terkait Bisa Langsung Terima Salinan Putusan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memastikan bahwa setiap perkara yang telah diputus DKPP, salinan putusannya bisa langsung diperoleh oleh pihak terkait, baik oleh Pengadu maupun Teradu. Bisa pula diunduh melalui website DKPP. Hal tersebut disampaikan saat memimpin sidang kode etik dengan agenda pembacaan tujuh Putusan di Ruang Sidang