Jakarta, DKPP- Memasuki akhir tahun 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD). Acara diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta, pada Selasa-Rabu (16-17/12/2014). Seperti diketahui, DKPP telah membentuk TPD di 33 provinsi mulai Februari 2014. Setiap provinsi ada empat anggota
Bandung, DKPP – KPU Kota Cimahi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, KPU Kota Cimahi telah menetapkan Udin Kamaludin sebagai calon anggota DPRD Kota Cimahi terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Pengadu, Radian Syam, kuasa hukum Iwan Dermawan, calon terpilih itu masih sedang mengikuti proses peradilan dalam tindak pidana Pemilu terkait adanya dugaan
Bandung, DKPP – Pengadu, Radian Syam, mempertanyakan ketidakhadiran ketua dan anggota KPU Jabar serta ketua dan anggota Bawaslu Jabar dalam sidang kode etik KPU dan Panwaslu . Pasalnya, mereka juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Mohon penjelasannya kepada Ketua Majelis atas ketidakhadiran para Teradu, KPU dan Bawaslu Jabar,†kata Radian Syam, Sabtu (13/12).
Jakarta, DKPP- Dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan hari ini, Jumat (12/12) DKPP menjatuhkan Sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu di Kab Empat Lawang. Keempatnya yakni,Ketua dan tiga anggota KPU Kab Empat Lawang. “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetapkepada Teradu I atas nama A. Rivai Avin, Teradu II atas nama Iskandar Imran, Teradu III
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran sangat efektif terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Lembaga yang mengurusi kode etik ini mampu membuat para penyelenggara pemilu lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan tugas. “Saya membandingkan, peran DKPP ini lebih efektif ketimbang pidana. Bahkan, ketika saya riset di daerah, para KPU sangat takut sekali dengan DKPP,â€
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/12/2014), memutuskan, sebanyak tujuh penyelenggara Pemilu dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Oleh DKPP, mereka semuanya diberhentikan secara tetap. “Tujuh Teradu, yang merupakan penyelenggara Pemilu telah kami berhentikan hari ini. Mulai hari ini, mereka tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu,†terang Ketua Majelis Sidang Anna Erliyana,
Jakarta, DKPP – Undang-undang Pemilu banyak memuat pasal-pasal pidana Pemilu. Namun pada praktiknya, pasal-pasal tersebut kurang efektif. Bahkan cenderung kriminalisasi. “Sebaiknya, Undang-Undang Pemilu jangan terlalu banyak ancaman dengan pasal-pasal pidana,†kata Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam acara diskusi Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi dan Tata Pemerintahan yang Efektif di United
Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Jumat (12/12) kembali menggelar sidang pemeriksaan atas perkara KPU Provinsi Papua. Dalam sidang kali ini, Pengadu Martinus Adii menghadirkan tiga orang Saksi yaitu Novela Nawipa, Likue Bole, dan Martin Goo. Pada sidang sebelumnya yang digelar Rabu (3/12) lalu, para Teradu disangkakan telah melakukan penggelembungan suara Caleg DPRD Prov Papua a.n
Jakarta, DKPP- Bertempat di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, DKPP hari ini, Rabu (10/12) membahas mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP. Acara ini, dihadiri oleh Plh Ketua DKPP Prof. Anna Erliyana, didampingi Tenaga Ahli DKPP Dr. Ihat Subihat, beserta staf di lingkungan kesekretariatan DKPP. Hadir pula dua orang
Jakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang telah diberikan sanksi baik tertulis, peringatan keras atau pemberhentian tetap, untuk tidak sakit hati oleh Putusan DKPP. Apa yang telah Putus adalah media pembelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. “Sanksi itu maksudnya bukan untuk membalas kesalahan Anda, melainkan untuk