Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini (Kamis, 25/9/2014) menggelar sidang putusan terhadap 29 perkara yang sudah selesai pemeriksaannya. Dari 29 perkara, sebanyak 9 perkara dikeluarkan ketetapan dan sebanyak 20 perkara diberi putusan. “Semua perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014,†ujar Ketua Majelis Sidang Prof Jimly Asshiddiqie di ruang sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan, Kamis (25/9). Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, pukul 14.30 WIB. Menurut juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, ada 26 perkara yang sudah disidangkan akan diputuskan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang melakukan finalisasi puluhan draf Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Semua perkara yang bakal diputus masih terkait Pemilu Legislatif. Menurut Sekretaris Persidangan Osbin Samosir, dalam waktu dekat DKPP akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Ada sebanyak 26 perkara yang bakal dibacakan. Dari jumlah
Jakarta, DKPP – Merasa tidak terima dengan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada dirinya, Ketua dan Anggota Panwaslu Konawe Utara yakni Marwan Khalik dan Naima melaporkan atasannya itu ke DKPP. Dalam sidang perdananya yang digelar hari ini, Selasa (23/9). Amin Manguluang selaku kuasa hukum Pengadu menyatakan bahwa sanksi pemberhentian
Jakarta, DKPP – Puluhan massa dari Forum Pembela Demokrasi Papua (FPDP) berunjuk rasa di kantor DKPP, Gedung Bawaslu, Selasa, (23/9). Mereka menuntut agar komisioner KPU Lanny Jaya dan KPU Papua diberhentikan. Pasalnya, diduga telah menghilangkan suara seorang calon legislatif. Koordinator FPDP Yanuel Matuan mengatakan, diduga telah terjadi penghilangan suara atas nama caleg DPRD Provinsi Papua
Jakarta, DKPP – Langkah penyelenggara Pemilu mencoret calon legislatif terpilih mengundang keprihatinan anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Menurutnya, seorang caleg terpilih tak boleh dicoret dan kewajiban KPU ajukan keputusan pelantikannya. “Pada prinsipnya, seorang caleg berhak dilantik, dan kewajiban KPU di setiap jenjang untuk mengajukan pelantikannya. Kalau akhirnya KPU itu mencoret mereka, maka itu sama saja menghilangkan
Bogor, DKPP – Dalam rangka memperjelas prosedur kerja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terkait pengaduan, persidangan, dan penyebarluasan informasi. Jumat (19/9) penyusunan memasuki hari kedua. Sebenarnya SOP terkait hal-hal itu sudah diterapkan selama ini, namun melihat perkembangan situasi, maka perlu diperbaharui, ungkap Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP. Selain
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara bertajuk “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Putusan Dan Upload Putusan di Media/Website.†Pembahasan berlangsung mulai Kamis(18/9) hingga Sabtu (20/9) bertempat di Padjadjaran Suites Hotel, Bogor. Acara dibuka oleh Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi dan dihadiri oleh Kabag, Kasubbag dan staf persidangan di lingkungan
Jakarta, DKPP- Setelah menggelar lima kali persidangan untuk perkara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Majelis Sidang Saut Hamonangan Sirait bersama Anna Erliyana dan Ida Budhiati menyatakan sidang untuk perkara tersebut dianggap cukup. “Dari segi keterangan kami rasa sudah cukup, harusnya pada sidang keempat lalu kami anggap cukup, namun Pengadu minta untuk digelar sidang kembali, maka
Jakarta, DKPP- Hari ini, Kamis (18/9) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Saut Hamonangan Sirait bersama Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, dan Nelson