Panwaslu Banyuwangi Diadukan Relawan Partai Gerindra

Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto pada Jumat (8/8/2014) harus menghadap Majelis DKPP untuk menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka diadukan oleh Mas Soeroso yang merupakan pimpinan cabang Relawan Partai Gerindra Banyuwangi. Dalam pengaduannya, Soeroso menyebut

Diduga Minta Dana Pengamanan Kepada Caleg, KPU Kab Serang Diperiksa DKPP

  Jakarta, DKPP- Pasca cuti bersama Idul Fitri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara yang berkaitan dengan Pileg, Kamis 7/8 pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan yang berlangsung di ruang sidang DKPP ini, dipimpin langsung oleh Prof Jimly Asshiddiqie dan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah Banten, yakni Pramono Ubaid dari unsur Bawaslu

Anggota Bawaslu DKI dan Sembilan Ketua PPS se-Jakarta Barat Disidang

Jakarta, DKPP- Ahmad Fachrudin anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama sembilan Ketua PPS se- Jakarta Barat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar DKPP hari ini, Kamis (7/8). Kesepuluh Teradu tersebut dilaporkan oleh H. Masban, sala seorang Caleg DPRD Jakarta Barat dari Partai Golkar melalui kuasa hukumnya Syamsir SH.,MH. Sidang dipimpin oleh

Batalkan Pengaduan Sepihak, Nelson Simanjuntak Diadukan

Jakarta, DKPP â€“ Horas AM Naiborhu mengadukan anggota Bawaslu Nelson Simanjutak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Namun dalil pokok pengaduan Pengadu tidak jelas. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil terkait laporan, DKPP memutuskan dismiss.   Berdasarkan laporan diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Horan AM Haiborhu mengadukan Burhanudin Muhtadi, PT Indikator Politik Indonesia ke Bawaslu. Burhan dinilai

Ketua Bawaslu Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik. Pasalnya, Ketua Bawaslu dinilai kurang transparan dan kurang teliti.   Pengaduan Sigop M Tambunan dari Tim Advokasi Independen dan Keterbukaan Publik berawal dari pengisian formulir model BB-4 PPWP daftar riwayat hidup

Dinilai Diskriminatif, Tiga Komisioner KPU Jatim Diadukan

Jakarta, DKPP â€“ Memberikan pelayanan disertai dengan sikap netralitas kepada peserta pemilu dan kepada pemilih (voters) adalah sudah semestinya. Pasalnya, bila membeda-bedakan bisa menjadi bahan pokok pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang menimpa tiga komisioner KPU Jawa Timur. Mereka diadukan oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Bambang

Beban Non Elektoral Besar

Jakarta, DKPP  – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengemukakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia tidak bisa lepas dari beban nonelektoral. Beban tersebut tumpang tindih terhadap proses elektorasi Pemilu Legislatif 2014.   “Contoh yang paling sederhana adalah orang atau calon pemilih sudah tidak merasa malu lagi meminta sesuatu kepada peserta pemilu,” katanya dalam acara Fokus

Sidang Perdana Terkait Pilpres di Kemenag

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI. Rencananya sidang bertempat di Ruang KH M. Rosidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No.6 pada Jumat 8/8 pukul 14.00 WIB.   Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,

2 Tambahan Perkara Terkait Pilpres Akan Digabung dalam Sidang Hari Jumat

2 Tambahan Perkara Terkait Pilpres Akan Digabung dalam Sidang Hari Jumat Jakarta, DKPP- Setelah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, Senin (4/8/2014), menyampaikan bahwa ada enam perkara terkait pemilihan presiden (pilpres) yang akan disidang, hari ini (Selasa, 5/8/2014), Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menyatakan, ada dua perkara lagi yang siap disidangkan. Jadi

Sidang Pengaduan Pilpres Dijadwalkan Jumat Minggu Ini

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan seluruh pengaduan terkait Pilpres akan digelar pada Jumat depan (8/8). Lokasi sidang di Kantor Kementerian Agama pada pukul 14.00 WIB.  “Jumlah pengaduan ke DKPP terkait Pilpres ada 7 perkara. Satu perkara dinyatakan tidak layak masuk sidang karena pokok pengaduannya tidak jelas. Jadi