Malang, DKPP – Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik kepada Teradu maupun Pengadu untuk meyakinkan majelis. Demikian disampaikan anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan The Asia Foundation dan Badan konsultasi dan Bantuan
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Provinsi Maluku Utara dengan agenda pemerikasaan Saksi dan Bukti pada Rabu (11/9) digelar lewat video conference (vidcon). Ada dua tempat, yakni di ruang vidcon Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informatika (Daskrimti) Kejaksaan Agung, Jakarta dan ruang vidcon di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, di Ternate. Majelis Sidang dengan Ketua Saut Hamonangan
Jakarta, DKPP– Sidang kelima perkara Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (12/9) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli. Pengadu menghadirkan dua Ahli dan tiga Saksi. Salah satu Ahli yang dihadirkan adalah politisi senior Partai Golkar Mahadi Sinambela. Ketua Majelis Sidang adalah Saut Hamonangan Sirait didampingi Valina Singka Subekti. Pengadu dalam perkara ini Ramdlon Naning
Jakarta, DKPP– Sidang keempat atas perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Ketua dan dua anggota KPU Kab Maluku Tenggara digelar hari ini, Kamis (12/9). Sidang ini digelar melalui video conference di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Maluku ini beragendakan mendengarkan keterangan dari pihak Terkait. Namun, pada sidang kali ini pihak Terkait yang merupakan dua
Malang, DKPP – Pakar hukum tata negara Prof Dr Abdul Mukthie Fadjar memberikan pujian bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi idola baru dalam sistem peradilan kita. Peradilan etika lebih jauh lebih efektif dibanding dengan sistem peradilan hukum. Demikian disampaikan dalam Seminar Publik Penegakan Hukum Pemilu yang diselenggarakan Constitusional and Electoral Reform Centre (Correct) kerjasama dengan
Jakarta, DKPP – Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KIP Pidie Jaya Provinsi Aceh langsung menghadirkan saksi dan saksi ahli dari pengadu, Rabu (11/09) pukul 10.00. Selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati. Kuasa hukum Pengadu, Taufik Basyari bersama Niko Kresna, Abdul Sultan. Hadir prinsipal Yusri
Jakarta, DKPP- Hari ini, Rabu (18/9) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua atas perkara Kab Luwu. Dalam sidang tersebut, para Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Luwu tidak dapat menghadiri persidangan. Dalam surat pemberitahuan yang dikirim, para Teradu menyatakan ketidakhadiran mereka dikarenakan sedang mengadakan Bimbingan Teknis terkait tahapan Pemilukada yang akan digelar pekan
Jakarta, DKPP – Taufik Basyari, kuasa hukum Yusri Yusuf mendalilkan bahwa ada upaya penjegalan terhadap bakal calon pasangan Yusri-Yusuf-Rusli Daud sehingga pasangan ini tidak lolos menjadi peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2013. Penjegalan ini melalui persyaratan yang dibuat KIP Pidie Jaya terkait persyaratan calon dari perseorangan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan
Jakarta, DKPP – Teradu mengakui tidak memverifikasi legalitas terhadap kepengurusan partai politik yang telah melakukan dukungan ganda terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013 ke Kementerian Hukum dan HAM. Teradu berkeyakinan, data yang dimiliki KPU RI akan sama dengan Depkum HAM. Hal tersebut disampaikan salah seorang Teradu,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu ketua dan anggota KPU Pidie Jaya besok (11/09) pukul 10.00. Lokasi sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Berdasarkan laporan yang diterima sekretariat dengan Nomor Registrasi 104/DKPP-PKE-II/2013, Sayuti selaku Pengadu mendalilkan bahwa Teradu mengumumkan sebagaimana