Prof. Muhammad Hadiri Peluncuran Buku “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada”

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Buku ini ditulis oleh Ivan Mawardi dan Muhammad Jufri. Selain Prof. Muhammad, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pakar sebagai pembicara,

Ida Budhiati: Penguatan Regulasi untuk Pembenahan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, DKPP – Penguatan aspek regulasi merupakan salah satu pembenahan dalam penyelenggaraan pemilu. Masalah-masalah teknis pemilu dapat terjadi akibat kurangnya penegasan regulasi terhadap penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Gelombang VII, yang diselenggarakan KPU RI di Harris

Ketua DKPP Hadiri ICCIS 2019

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menghadiri The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019) dengan tema, “Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights”, di Hotel Kempinski, Nusa Dua, Bali, Senin (4/11/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebagai bentuk dan wujud komitmen Indonesia

Prof Muhammad: Perlu Ada Quality Control Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi

Jakarta, DKPP – Dalam rangka standarisasi perilaku etik penyelenggaraan pemilu, pedoman etika dan perilaku, penyelenggaraan pemilu hanya berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hukum beracara penegakan kode etik dapat disesuaikan dengan PKPU dan Perbawaslu Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber

Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 300-PKE-DKPP/IX/2019, Jum’at, (1 November 2019), di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Aan Ainur Rofik. Ia adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilihan Umum 2019

DKPP Berhentikan Junaidi dari Jabatan Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov. Sumatera Selatan

Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, DKPP memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk Perkara Nomor 228 & 229-PKE-DKPP/VIII/2019. Sanksi tersebut terdiri atas Peringatan

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Tertinggi Adalah Terkait Prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik terkait prinsip profesional adalah yang tertinggi berdasarkan kategori pelanggaran terhadap amar Putusan DKPP per 16 Oktober 2019, yakni sebanyak 117 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, dalam amar putusan DKPP sebanyak 3 (tiga) penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik dan

Dr. Alfitra Salamm: Pintu Masuk Penanganan Pelanggaran Pemilu Terlalu Banyak

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Hal ini diungkapkan Alfitra ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10/2019). “Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak,

DKPP Kembali Periksa Bawalu Kabupaten Palopo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (25/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Pada sidang pemeriksaan pertama, Pengadu absen dalam persidangan karena tengah menjalani perawatan kesehatan. Oktovianus mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota