Alfitra Salamm: Rekrutmen Berkualitas Dapat Minimalisir Pelanggaran KEPP

Belitung, DKPP – Proses rekrutmen penyelenggara pemilu diharapkan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kelemahan dari proses sebelumnya. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat menghasilkan penyelenggara yang berkualitas dan dapat meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pembinaan Sumber Daya

Prof. Muhammad Paparkan Empat Tujuan Dibentuknya DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memaparkan empat tujuan dari berdirinya DKPP. Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi daring yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan tema “Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu-Pemilihan Serentak 2024”, Kamis (18/11/2021). Tujuan yang pertama, kata Muhammad, adalah menjaga integritas penyelenggara

DKPP Periksa Tiga Penyelenggara Pemilu dari Kab. Nias Selatan dan Prov. Sumatera Utara

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (18/11/2021). Perkara ini diadukan Disiplin Luahambowo. Ia mengadukan Murniati Dachi (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), Karlina Dachi (Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), dan Feri Mulia Siagian (Kepala Sekretariat

Prof. Muhammad Minta KPU dan Bawaslu Laksanakan Putusan DKPP Maksimal Tujuh Hari

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti setiap putusan DKPP maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan. Demikian disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Proyeksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024 di Hotel Novotel Gajahmada Jakarta, Rabu (17/11/2021). “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.  Setiap putusan wajib dilaksanakan seluruh

Terbukti Masih Berstatus PNS Aktif, DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yohakim Migau, selaku Teradu II dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (17/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap

Peserta SKPP Tingkat Lanjut, Diharapkan Menjadi Pelaku Utama Demokrasi Di Indonesia

Bogor, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad menyampaikan selamat kepada 90 orang lebih peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Tahun 2021 Gelombang ke-2 yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Para peserta SKPP Tingkat Lanjut Gelombong ke-2 ini terpilih dari proses seleksi ketat yang dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu dan Panwaslih kabupaten/kota hingga

Prof. Muhammad: Remote Control Kode Etik Diri Kita Sendiri

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengimbau penyelenggara memiliki kesadaran taat hukum dalam prinsip kode etik selama mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, tanpa kesadaran taat hukum sebanyak apapun peraturan yang mengikat dan bersifat ancaman akan menjadi tidak berarti. Imbauan itu disampaikan Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Bagi

Milenial Harus Tahu Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menghadiri pembukaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Gelombang I yang diselenggarakan Bawaslu RI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/11/2021) malam. Dalam sambutannya, Alfitra mengapresiasi Bawaslu yang menjaring kelompok muda melalui kegiatan SKPP sebagai upaya untuk menciptakan pengawas partisipatif dalam

Anggota Bawaslu Intan Jaya Akui Dirinya Terima Gaji PNS

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa dua Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, yaitu Nemi Kobogou dan Yohakim Migao, dalam sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (4/11/2021). Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan keterangan dari Yohakim Migao (Teradu II)

DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU Jeneponto Karena Tak Jaga Jarak Dengan Orang Parpol

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, Ekawaty Dewi, yang menjadi Teradu dalam perkara nomor 168-PKE-DKPP/X/2021. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Ekawaty Dewi selaku Anggota KPU Kabupaten Jeneponto terhitung sejak