Aktivitas

Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2017, Panwaslu Kab. Muba Undang DKPP Sosialisasi Kode Etik

Muba, DKPP – Penyelenggara Pemilu harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga integritas, netralitas, profesionalitas, dan independensi penyelenggaraan Pilkada. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja penyelenggara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya dalam sambutan pada pembukaan acara, “Sosialisasi Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu  Tahun 2017 di

Menjadi Keynote Speaker di UIN Palembang, Ketua DKPP Ingat Pentingnya Peradaban Berbasis Etika

Palembang, DKPP- Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, Jumat (2/12), menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam seminar internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. Di kota dengan sebutan Bumi Sriwijaya tersebut, Prof Jimly mengingatkan pentingnya membangun peradaban bangsa. Di sini pernah lahir peradaban besar pada masa kerajaan Sriwijaya. Penting sekali untuk membangun

Ketua KIP Bener Meriah Diberhentikan karena Aniaya Anggotanya

Jakarta, DKPP- Ketua Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Iwan Kurnia, Kamis (1/12), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan dinilai masuk kategori berat, sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP adalah pemberhentian tetap. “Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Iwan

NHS: Keberpihakan Menjadi Masalah Utama

Bandung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur  Hidayat Sardini menerangkan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada serentak selama tahun 2015, pihaknya telah menerima sebanyak 805 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sebagian besar modus pelanggaran disebabkan karena keberpihakan atau netralitas.    “Masalah netralitas menempati urutan pertama.  Ada sebanyak 261 jumlah pengaduan,” katanya saat menjadi

Anggota DKPP: Bimtek Bukan Sekadar Proforma

Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS memiliki peran yang sangat penting dalam suksesnya penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, problematika juga kerap terjadi di tingkat ad hoc itu. Anggota KPU Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah mengakui bahwa pihaknya kesulitan mencari petugas khususnya di tingkat PPS, dan KPPS. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia dan minatnya

Valina : Marwah dari Penyelenggara Pemilu adalah Integritas dan Independensi

Anyer, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 di Hotel Marbella Anyer, Jum’at (25/11). Dalam pemaparannya, dia menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan Pemilu. Dalam paparannya, Valina menjelaskan sesuai dengan Pasal 22 E ayat 5

Jimly: Pendidikan Akhlak Penting bagi Pembangunan Karakter Peradaban Bangsa

Semarang, DKPP- Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduknya. Negeri ini juga diberi karunia berupa kekayaan alam yang berlimpah dan kemajemukan masyarakatnya. Indonesia berpotensi menjadi negara besar jika mampu membangun peradaban bangsanya dengan benar. Soal pembangunan peradaban bangsa tersebut, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNES) bekerja sama dengan pelbagai pihak mengadakan

Ketua DKPP Isi Dialog Kebangsaan di Unes Semarang

Semarang, DKPP- Universitas Negeri Semarang (Unes), Minggu (27/11), menggelar acara Dialog Kebangsaan bertema “Membangun Peradaban Bangsa dengan Pendidikan Berkarakter Moral”. Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah narasumber di acara yang diadakan di auditorium Unes tersebut. Selain Prof Jimly, narasumber lain adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Rektor Unes Prof Fathur Rokhman

Tingkatkan Kinerja, DKPP Selenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Untuk Sekretariat

Bogor, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan yang bertema “Peningkatan Kapasitas Jajaran Biro Administrasi”, Kamis (24/11). Kegiatan yang diselenggarakan di Bogor ini, tidak hanya diikuti oleh sekretariat DKPP, juga mengundang sekretariat KPU dan Bawaslu. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, dalam sambutannya menyampaikan lima  tujuan dari kegiatan ini. Pertama, untuk menambahkan pengetahuan dan kemampuan

Nelson Bantah Surat Edaran Bawaslu Hanya Berkaitan dengan Kasus Pemilukada Kota Kupang

Jakarta, DKPP- Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, Rabu (23/11), menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor DKPP, Jakarta. Nelson yang juga koodinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu diadukan oleh Hendriyanus R Tonubessi, kuasa dari Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefirston Riwu Kore. Nelson dianggap bertanggung jawab atas terbitnya Surat Edaran Bawaslu