Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 179-PKE-DKPP/VII/2019, Selasa (17/9/2019). Sebanyak enam Penyelenggara Pemilu Kabupaten Supiori diperiksa DKPP lantaran berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini. Para Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori yakni Buziri Ronald Korwa, Abner Krey, Paul Rumbekwan, Silvia Mundoni, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata Pemilu untuk nomor perkara 265-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (17/9/2019). Sidang ini digelar melalui sambungan video, yakni antara di Mabes Polri di Jakarta dan Mapolda Papua di Jayapura. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, yakni Didimus Busup, Melinus Soo, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 243-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (17/9/2019). Ketua dan dua Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman itu adalah Zulnaidi, Ory Sativa Syakban dan Dewi Aorora. Ketiganya berstatus sebagai Teradu dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 224-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (17/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, yaitu Ruzi Haryadi, Eri Vatria dan Asneliwati. Ketiganya mengadukan Ketua KPU Kota Bukittinggi, Benny Aziz. Dalam pokok aduannya, Ruzi menduga Benny telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 232-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Senin (16/9/2019). Sidang ini berlangsung singkat karena Pengadu, yaitu Bustamar mencabut aduan sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan, yaitu tanggal 15 September 2019. “Saudara Bustamar mencabut laporan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU dan Bawaslu
Jakarta, DKPP – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP untuk perkara nomor 222-PKE-DKPP/VIII/2019 berlangsung dengan singkat. Hal ini dikarenakan Pengadu dari perkara ini, Refidon Putra yang merupakan Ketua DPD Partai Berkarya Kota Payakumbuh tidak memenuhi panggilan DKPP. Absennya Pengadu dipastikan saat Ketua Majelis, Dr. Harjono memanggil satu per satu dari
Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menilai, penyelenggara Pemilu merupakan sebuah profesi yang mulia. Menurutnya, ada perbedaan besar antara penyelenggara Pemilu dengan warga negara biasa. Setiap warga negara, kata Harjono, memang memiliki hak yang sama untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. “Tapi ketika Bapak/Ibu mau menjadi penyelenggara Pemilu, artinya berani
Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengatakan, Pemilu harus dikenalkan kepada putra-putri bangsa sejak dini dari tingkat pendidikan paling rendah. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan karena Pemilu memiliki faktor integratif yang dapat mempererat persatuan bangsa. Faktor ini harus digalakkan pada masa yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Harjono
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk dua perkara, yaitu nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019 melalui sambungan video, Kamis (12/9/2019). Teradu pada kedua perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yakni Iin Irwanto, Junaidi, Iwan Ardiansyah, Syamsul Alwi, dan Yenli Elmanoferi.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Buku ini ditulis oleh para peneliti Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Penyunting buku yang juga peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengungkapkan,