Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 154-PKE-DKPP/VI/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (13/8/2021) pukul 07.00 WIB atau 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ramli Antula. Pengadu. melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yakni, Iksan Hamiru sebagai Teradu. Pokok perkara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa berdasar amanat undang-undang, putusan DKPP bersifat final dan mengikat (final and binding). Sifat putusan ini, kata Alfitra, telah diatur oleh undang-undang sejak DKPP berdiri. Yang paling baru adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458 Ayat (13) tentang Pemilihan Umum (UU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 137-PKE-DKPP/VI/2021, Kamis (12/8/2021) pukul 13.00 WIB. Salah satu agenda sidang ini adalah memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Harapan Bawaulu, yang diadukan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Fredikus Famalua Sarumaha. Fredikus mengadukan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mendukung penerapan electronic voting (e-voting) untuk perhelatan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang. Dukungan tersebut disampaikan Prof. Muhammad dalam diskusi virtual “Proyeksi Kesiapan E-Vote Pada Pemilu Indonesia” yang digelar oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada Kamis (12/8/2021) siang. Menurutnya,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengungkapkan, manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan memang sarat akan kekurangan. Kendati demikian, kekurangan manusia bukanlah alasan untuk berhenti melakukan upaya yang terbaik dalam kehidupan. Dalam konteks kepemiluan, penyelenggara pemilu harus tetap berupaya untuk bertindak profesional. “Tidak boleh karena alasan kekurangan, kita tidak berusaha untuk
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (12/8/2021) pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Kahar Arifin. Ia mengadukan dua Anggota KPU Kabupaten Maros, yaitu Mujaddid (Teradu I) dan Syaharuddin
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 158-PKE-DKPP/VII/2021, Senin (9/8/2021) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Syai’in. Dalam pokok aduannya, Rico menyebut Muhammad Syai’in telah merugikan Bakal Pasangan Calon
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 142-PKE-DKPP/V/2021 dan 153-PKE-DKPP/VI/2021, pada Senin (9/8/2021) pukul 08.00 WIB. Perkara 142-PKE-DKPP/V/2021 diadukan oleh Calon Bupati Mandailing Natal No. Urut 2, H. Dahlan Hasan Nasution. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Joko Arief
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 141-PKE-DKPP/IV/2021 secara virtual pada Jumat (6/8/2021) pukul 07.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Joel B. Wogono melalui kuasanya, Nofebi Eteua. Pengadu melaporkan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Muhammad Rizal (Ketua), Amawaty
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 157-PKE-DKPP/VII/2021, Kamis (5/8/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yakni Makmur, Fahrizal Sahputra Rambe, Zuliandi Simatupang, Sarpan Hudawi Siregar, dan Parulian Silaban sebagai Pengadu. Mereka melaporkan Ketua