Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan DKPP tidak memanfaatkan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk mencari popularitas. Penegasan tersebut disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang digelar oleh Bawaslu RI di Kota
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan pentingnya sharing knowledge penyelenggara Pemilu dengan pendahulunya untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang digelar oleh Bawaslu RI di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (24/7/2023).
Ternate, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 103-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (23/8/2023). Perkara ini diadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Asman Jamel serta dua anggotanya yakni Kahar Yasim dan Rais Kahar. Sebagai informasi, jabatan Pengadu
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengingatkan jajaran KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia agar bekerja dengan cermat dan smart. Heddy menyebut bahwa segala keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu tidak dapat jadi alasan untuk menjadi pembenaran jika terdapat kinerja yang kurang optimal. “Yang penting (KPU dan
Jakarta, DKPP – Profesi sebagai penyelenggara Pemilu mendapatkan posisi terhormat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Baik itu penyelenggara Pemilu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga penyelenggara adhoc. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam menghadapi Pemilu Tahun
Banjarbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi KPU yang telah memberikan ruang-ruang perbaikan pasca pengumuman daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan Hukum (Gelombang I) di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Karawang dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (21/8/2023). Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Karawang tersebut adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengimbau pengawas Pemilu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan peserta Pemilu serta masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan dalam pembekalan bagi 1.914 Anggota Bawaslu Periode 2023 – 2028 dari 514 kabupaten/kota yang dilantik di Jakarta Barat pada Jumat (19/8/2023) malam. “Komunikasi dengan peserta Pemilu, pemilih atau
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 92-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (18/8/2023). Perkara ini diadukan Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Arisoi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua). Ketiganya mengadukan Markus Duwith (Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan, masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah salah satu tahapan Pemilu yang sangat berpotensi mengakibatkan banyaknya aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diterima DKPP. Menurutnya, data DKPP menunjukkan bahwa aduan yang diterima DKPP terkait tahapan penetapan DCT dalam setiap