Jayapura, DKPP -Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Etika Penyelenggara Pemilu yang diadakan oleh DKPP, KPU, dan Bawaslu di Papua secara resmi dibuka hari ini (Jumat, 17/1). Acara dibuka oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini didampingi Ketua Bawaslu Papua Robert Horick dan Anggota KPU Papua. Sebanyak 300-an peserta dari jajaran KPU dan Bawaslu se-Provinsi Papua
DKPP, Merauke-Bangsa ini sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Sistem norma mengalami guncangan besar. Penyebabnya, bisa karena pengaruh globalisasi, bisa juga karena kehendak masyarakat saat ini berubah setelah era Orde Baru. “Contohnya dalam sistem bernegara. Kita punya konstitusi sebagai kesepakatan paling tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Konstitusi sekarang ini berubah 300 persen. Kalau UUD 1945
Jayapura, DKPP Semua penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, termasuk sekretariat bisa dikenakan sanksi kode etik. Maka dari itu, menaati seluruh prinsip kode etik penyelenggara Pemilu menjadi keharusan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (NHS) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kode etik penyelenggara Pemilu di Hotel Sahid, Papua, Jumat
Jakarta, DKPP – Sesuai Pasal 9 huruf i Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu diharuskan untuk “menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye”. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, segera saja bagi setiap anggota KPU,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa anggota TNI dan Polri bisa diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian disampaikan Jimly pada sesi tanya jawab di acara Rapim Polri dengan tema “Permasalahan Aktual Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan
Makassar, DKPP – Untuk menghindari kemungkinan dari persangkaan yang yang tidak perlu, disarankan kepada setiap penyelenggara Pemilu untuk tidak menerima tamu di luar kantor. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan, sesuai kode etik penyelenggara Pemilu, setiap penyelenggara Penyelenggara Pemilu mesti netral dan netralitasnya nyata-nyata tampak dan itulah disebut imparsial. “Untuk menghindari syakwasangka dari siapapun, dalam
Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait mengungkapkan bahwa sesama penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu genus. Hal tersebut diungkapkan Saut saat memimpin sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU Kab Tambraw, didampingi Anggota Valina Singka Subekti dan Anna Erliyana. “Sesama penyelenggara Pemilu itu satu genus, hanya spesiesnya saja
Jakarta, DKPP – Sidang perdana untuk perkara Kabupaten Boven Digoel, Papua, digelar hari ini (Senin, 13/1) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Dalam sidang kali ini Pengadu menyampaikan pokok pengaduannya yang langsung dijawab oleh para Teradu. Pengadu dalam perkara ini adalah Yoseph Wanan yang merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan Teradu adalah Ketua
Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (10/1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Panwascam Buduran a.n Dian Andjani Prabandaru. Namun, dalam sidang tersebut pihak Teradu tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. “Teradu tidak hadir tanpa alasan dan menyatakan tidak akan hadir, begitu respon Teradu
Jakarta, DKPP – Kecenderungan atau trends pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu umumnya bersikap tidak netral dan berpihak terhadap peserta Pemilu terutama dalam Pemilukada. Pelanggaran kode etik mulanya bermuara dari tahapan penanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendiskualifikasian karena persyaratañ seperti ketercukupan jumlah dukungan atau pemenuhan persyaratan yang lewat waktu, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dugaan penyuapan, netralitas,