SOP Pengaduan Langsung Sekretariat Bawaslu Provinsi Untuk Sinergi Kinerja

  Bogor, DKPP – Jum’at (26/9), DKPP kembali melanjutkan pembahasan SOP verifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pembahasan hari kedua kali ini dipimpin langsung oleh anggota DKPP,  Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak bersama tenaga ahli dan jajaran sekretariat DKPP. Agenda pembahasan hari kedua yakni SOP penerimaan Pengaduan langsung di sekretariat Bawaslu. Pembahasan

DKPP Gelar Rapat Penyusunan SOP Verifikasi Pelanggaran Kode Etik

Bogor, DKPP – Usai menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan 29 perkara Kamis (25/9) di Jakarta, pada malam harinya DKPP mengadakan kegiatan rapat penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Parama, Cisarua-Bogor. Kegiatan yang dimulai pukul 22.15 WIB ini dibuka oleh Kabag Pengaduan dan Verifikasi, Dini Yamashita sebagai penanggung

Ketua DKPP : Setiap Putusan Mesti Jadi Pelajaran

Jakarta, DKPP â€“ Ketua majelis Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kinerjanya.      “Setiap putusan DKPP diharapkan jadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Bila itu berupa peringatan, atau pemberhentian diharapkan penyelenggara Pemilu tidak lagi melakukan perbuatan serupa,” katanya saat sebelum membacakan Putusan, Kamis (25/9). Jimly didampingi enam anggota majelis lainnya, Nur Hidayat

Dikabulkan DKPP, Pengadu Gorontalo Menangis Haru

Jakarta, DKPP- Pengadu dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Zulkarnain M Dunda tak kuasa menahan tangisnya setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan pengaduannya. DKPP dalam putusan yang dibacakan hari ini, Kamis (29/9/2014), menyatakan, kelima Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya.

Hari ini, DKPP Berhentikan 13 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini (Kamis, 25/9/2014) menggelar sidang putusan terhadap 29 perkara yang sudah selesai pemeriksaannya. Dari 29 perkara, sebanyak 9 perkara dikeluarkan ketetapan dan sebanyak 20 perkara diberi putusan. “Semua perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014,” ujar Ketua Majelis Sidang Prof Jimly Asshiddiqie di ruang sidang

Besok, DKPP Akan Putuskan Sebanyak 26 Perkara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan, Kamis (25/9).  Sidang bertempat di  Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, pukul 14.30 WIB.    Menurut juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, ada 26 perkara yang sudah disidangkan akan diputuskan

DKPP Finalisasi Draf Puluhan Putusan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang melakukan finalisasi  puluhan draf Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Semua perkara yang bakal diputus masih terkait Pemilu Legislatif.     Menurut Sekretaris Persidangan Osbin Samosir, dalam waktu dekat DKPP akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Ada  sebanyak 26 perkara yang bakal dibacakan. Dari jumlah

Tak Terima Diberhentikan, Ketua dan Anggota Panwaslu Konawe Utara Laporkan Atasannya

Jakarta, DKPP – Merasa tidak terima dengan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada dirinya, Ketua dan Anggota Panwaslu Konawe Utara yakni Marwan Khalik dan Naima melaporkan atasannya itu ke DKPP. Dalam sidang perdananya yang digelar hari ini, Selasa (23/9).   Amin Manguluang selaku kuasa hukum Pengadu menyatakan bahwa sanksi pemberhentian

Suara Seorang Caleg Hilang, FPDP Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Puluhan massa dari Forum Pembela Demokrasi Papua (FPDP) berunjuk rasa di kantor DKPP, Gedung Bawaslu, Selasa, (23/9). Mereka menuntut agar komisioner KPU Lanny Jaya dan KPU Papua diberhentikan. Pasalnya, diduga telah menghilangkan suara seorang calon legislatif.  Koordinator FPDP Yanuel Matuan mengatakan, diduga telah terjadi penghilangan suara atas nama caleg DPRD Provinsi Papua